Pembaharuan hukum agraria (beberapa pemikiran)

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 267 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 SUN p

Tebaran pikiran mengenai hukum agraria

Edisi

Cet. 10

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 219 hlm; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 ABD t

Kekuatan hukum berlakunya sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah

Lahirnya sertifikat hak atas tanah dalam kenyataannya belum dapat dikatakan dapat memberi jaminan kepastian hukum akan hak atas tanah yang dimiliki, karena ternyata hingga saat ini banyak sengketa sertifikat yang digugat di pengadilan bahkan sertifikat yang pernah diperkarakan di Pengadilan Umum (dalam perkara perdata) juga diperkarakan lagi di Pengadilan TUN. Buku ini berisi urgensi pembahasan…

401 Pertanyaan Dan Jawaban Tentang Hukum Agraria

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-421-04-04

Deskripsi Fisik

xv, 205 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 PER e

Kapita Selekta Hukum Agraria

Edisi

Cet. 10

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 292 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 PAR k

Himpunan Peraturan Agraria di Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xviii, 494 hlm.; 20,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 NAT h

Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah

Dalam buku ini meliputi pengertian dan ruang lingkup hukum agraria dan hukun tanah, hukum dan politik agraria kolonial, penyusun hukum agraria nasional hingga disahkan UUPA, ruang lingkup dan hierarki hak penguasaan atas tanah, dan hak-hak atas tanah berdasarkan UUPA dan peraturan pelaksanaannya.

Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah: Teori dan Praktik

Dalam hukum pertanahan terdapat 4 (empat) bidang hukum yaitu bidang pengurusan hak atas tanah, pendaftaran tanah, landreform atau yang belakangan dikenal sebagai reforma agraria, dan penałagunaan tanah yang terkait dengan penataan ruang. Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah merupakan penggabungan 2 (dua) bidang hukum pertanahan yaitu Hukum Pengurusan Hak Atas Tanah dan Hukum Pendaft…

Kompensasi tanah abrasi: status hukum, implikasi, dan reformulasi pengaturan …

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan tol Semarang–Demak yang dimulai sejak tahun 2016 hingga saat ini belum selesai. Masalah utamanya karena terjadinya abrasi atau musnahnya tanah akibat pengikisan yang disebabkan oleh gelombang air laut serta adanya pasang surut air laut. Abrasi mengakibatkan hilangnya hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah karena tanah terse…

Aspek Legal Properti : Teori, Contoh, dan Aplikasi

Buku ini mengajak Anda untuk memahami esensi hukum agraria di Indonesia dari berbagai perspektif, baik menyangkut aspek hukum, bisnis, sosial, dan permasalahan-permasalahan seputar properti. Buki ini juga bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, praktisi bisnis, dan semua orang yang sedang menemui masalah-masalah hukum/legal terkait dengan kepemilikan properti. Materi yang dibahas dalam…

Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Kajian atas hukum agraria dalam buku ini difokuskan pada aspek yuridis tentang makna,substansi, dan kewenangan negara atas sumber daya alam khususnya tanah, serta penjabarannya dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menemukan dan mengembangkan konsepsi hukum hak menguasai negara atas tanah di Indonesia.

Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis: Hak Menguasai Negara dala…

Buku ini menyuguhkan tentang teori negara kesejahteraan sebagai solusi alternatif dalam melerai sistem hukum pertanahan di Indonesia yang kurang berjalan seirama dengan sistem penenaman modal dalam sektor agribisnis (pertanahan). Secara garis besar, mengkaji agar dalam penanaman modal bidang agribisnis terdapat suatu kepastian hukum, khususnya tentang kepemilikan atas tanah. Buku ini membahas s…

Hak menguasai tanah oleh negara

Hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh negara. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah.

Hukum agararia dan masyarakat di Indonesia

Mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria maka Hukum Agraria akan meliputi pengaturan menegnai penguasaan, pengelolaan tanah, dan kekayaan alam serta penataan ruang. Buku ini membongkar tradisi demikian dengan menyajikan pelbagai kompleksitas dalam penafsiran, pengaturan dan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai tanah, kekayaan alam, dan ruang di Indonesia. Buku ini juga menganalisi…

Hukum agararia dan masyarakat di Indonesia

Mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria maka Hukum Agraria akan meliputi pengaturan menegnai penguasaan, pengelolaan tanah, dan kekayaan alam serta penataan ruang. Buku ini membongkar tradisi demikian dengan menyajikan pelbagai kompleksitas dalam penafsiran, pengaturan dan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai tanah, kekayaan alam, dan ruang di Indonesia. Buku ini juga menganalisi…

Hukum agraria dalam Perspektif

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

979-424-008-7

Deskripsi Fisik

vii, 116 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04

Beberapa masalah dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria)

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

979-538-023-0

Deskripsi Fisik

viii, 125 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 Par b

Teori-teori dalam hukum agraria

Buku Hukum Agraria ini ditulis dengan bahasa yang lugas yang membahas secara komprehensif dan mendalam tentang hukum agraria dan hukum tanah, dengan penekanan khusus pada aspek konsep, doktrin, dan teori hukum dengan tetap menjaga bahasan tentang topi-topik mainstream di bidang hukum agraria. Topik-topik bahasannya meliputi teori kepemilikan tanah, konsep hak-hak atas tanah, sistem perolehan,…

Politik Hukum Pertanahan Indonesia

Buku ini mengupas mengenai kebijakan-kebijakan pertanahan yang ada di Indonesia sebagai sarana untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Buku ini disusun dengan dasar Rencana Pembelajaran Semester, Satuan Acara Perkuliahan serta Kontrak Pembelajaran matakuliah Politik Hukum Pertanahan di Fakultas Hukum. Karenanya buku i…

Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia

Buku ini ditujukan untuk memperkuat ikhtiar pengembangan negara hukum (rule of law) Indonesia, membantu Indonesia mengembangan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memajukan pembangunan ekonomi (economic development) dan keadilan sosial (social justice).