Buku ini mencoba menyajikan analisis bagaimana perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat itu sebenarnya tidak ada, bahkan pemerintah cenderung melakukan marjinalisasi keberadaan masyarakat hukum adat, yang berarti bertentangan dengan perintah konstitusi. Sebagai saran (solusi), buku ini memuat bagaimana negara seharusnya meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, khususn…
Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, memperjelas norma UU yang dinyatakan MK, dan mengharmonisasi pengaturan. manfaat dari penulisan ini adalah sebagai data pendukung penyusunan naskah akdemis dan memberi masukan kepada DPR RI dan sebagai bahan untuk menetapkan…
Buku ini menguraikan sejarah kebijakan kehutanan negara yang dirancang untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan kawasan hutan, jenis pohon tertentu, tenaga kerja, dan ideologi di Jawa, serta tanggapan penduduk desa hutan terhadap pengendalian yang diharapkan.
Buku ini berisi gagasan Peter Noll, Burkhardt Krems, dan Van der Velden mengenai ilmu yang berkaitan dengan proses, metoda, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pengelompokan norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky ke dalam pengajaran di bidang hukum di tanah air Indonesia. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gesetzgebungs-wissenscaft) yang mulai diperkenalkan ole…