Provincie West-Java Jaarverslag 1933

Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1933 ini dibuat di masa kepemimpinan C. A. Schnitzler. Sama seperti laporan tahunan di tahun 1932, depresi ekonomi mengamuk dengan intensitas yang tidak berkurang, akibat-akibatnya yang merusak menampakkan diri dalam reruntuhan bangunan yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan prospek perubahan menjadi lebih baik masih tetap jauh. Perlahan-l…

Provincie West-Java Jaarverslag 1932

Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1932 ini dibuat di masa kepemimpinan C. A. Schnitzler. Di eraitu, masalah keuangan yang mendesak merupakan satu-satunya elemen pengendali sehingga ketika menulis kata pengantar laporan Provinsi Jawa Barat tahun 1932 ini, pikiran-pikiran tanpa sadar terkonsentrasi pertama-tama dan terutama pada sedikit atau tidak adanya perspektif keuangan yang menggaira…

Provincie West-Java (Regeling en Voorschriften van Provincie West-Java met ui…

Buku Provinsi Jawa Barat ini membahas Peraturan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tidak termasuk yang menyangkut PNS. Di dalamnya dimuat berbagaimacam peraturan, seperti peraturan tentang pajar dan denda, penangkapan ikan, pelestarian lingkungan hidup, pendidikan, lembaga pemadam kebakaran, perlindungan satwa liar, kelistrikan, hingga keputusan fiskal Jawa Barat. Banyak lagi peraturan la…

Provincial Blad van West-Java

Lembar Provinsi Jawa Barat dari tahun 1931 ini berisikan regulasi peraturan Dewan Kota Batavia, Bandung, Cirebon, Serang, Kerawang, Sumedang, Tasik, Kuningan dan juga Keputusan Kota Sukabumi, Bandung, dan Garut. Masing-masing kota di atas mencantumkan peraturan dan keputusan yang ingin diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat terkait kota mereka. Pasal-pasal yang diajukan beragam, beberapa contohny…

Provincie West-Java Jaarverslag 1936

Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1936 ini dibuat di masa kepemimpinan Van Der Hoek sebagai Gubernur. Penggalan pembuka dari Gubernur : " Batavia, 31 Maret 1937. Jika benar kehidupan politik dalam istilah historisnya, articulate connection tidaklah statis, tetapi dinamis - seperti masa kini, niscaya dalam derajat khusus untuk perubahan bentuk pemerintahan provinsial di era sekarang. …

Provincie West-Java Jaarverslag

Buku ini disebutkan berisi laporan untuk tahun 1935, 1936, dan 1937 tentang perluasan penting dari kantor administrasi provinsi. Pada tahun 1938, tahun pertama dalam jabatan dewan provinsi keempat dan dari Kolese yang dipilih oleh yang terakhir, tidak ada pemindahan. Bagian baru dari urusan administratif negara. Dua langkah yang timbul dari Perintah Pengalihan Informasi Pertanian untuk Jawa dan…

Provincie West-Java Jaarverslag 1926

Dewan Perwakilan Dewan Provinsi Jawa Barat mendapat kehormatan untuk menyampaikan laporan tahunan pertama tentang provinsi pertama di Hindia Belanda. Mereka percaya bahwa dapat memulai ini dengan retrospektif singkat, n.h.v. dapat membatasi dirinya pada beberapa komentar tentang kedalaman dan luasnya reformasi konstitusional yang menjadi hak provinsi itu lahir. Untuk menunjuk pada hukum yang me…

Provincie West-Java Jaarverslag 1933

Laporan rutin tahunan untuk tahun 1933 dari pemerintahan provinsi Jawa Barat kepana pemerintahan Hindia Belanda. Depresi ekonomi dengan intensitas tinggi, konsekuensi malapetaka menampakkan diri dalam reruntuhan konstruksi yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan dengan prospek perubahan menjadi lebih baik- Namun dalam kata pengantar ini terdengar suara harapan, tetapi di atas semua it…

Gedenkschrift ter Gelegenheid van Het Honderdjarig Bestaan op 18 Mei 1917

Buku ini merupakan memoar dalam rangka merayakan seratus tahun keberadaan Kebun Raya Bogor pada 18 Mei 1917. Fakta seperti seratus tahun Kebun Raya Bogor yang merupakan kebun raya negara pasti akan dirayakan dengan cara khusus dalam keadaan normal. Rencana ekstensif untuk ini sudah ada ketika perang meletus pada tahun 1914 dan pelaksanaannya terancam ditiadakan. Durasi perjuangan dunia yang tak…

Kisah Para Preanger Planters

Tak dapat dipungkiri, kaum elite pengusaha perkebunan memiliki andil besar pada pesatnya perkembangan kota Bandung, sampai kota itu dijuluki "Paris van Java". Namun kenapa kehadiran mereka justru berpengaruh buruk pada kehidupan kaum pribumi. Kenapa masyarakat Priangan mengalami kemandekan ekonomi justru setelah berkembangnya perusahaan-perusahaan perkebunan besar di daerah mereka. Her Suganda …

Lutung kasarung: cerita rakyat Jawa Barat

Lutung Kasarung , artinya Lutung yang Tersesat adalah cerita yang mengisahkan legenda masyarakat Sunda tentang perjalanan Sanghyang Guruminda dari Kahyangan yang diturunkan ke Buana Panca Tengah (Bumi) dalam wujud seekor lutung (sejenis monyet). Dalam perjalanannya di Bumi, sang lutung bertemu dengan putri Purbasari Ayuwangi yang diusir oleh saudaranya yang pendengki, Purbararang. Lutung Kasaru…

Profil DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014: Wakil Rakyat Garda Terdepa…

Buku ini berisi profil anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014.

Profil DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009 - 2014 : wakil rakyat garda terd…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 230, Tambahan Lembaran Negara no. 5363, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Kabupaten Pangandaran merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis terdiri atas 10 kecamatan.

West Java : miracle sight (a mass of verb and scene information)

Buku ini memberikan informasi kepada publik, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat dan akademisi yang memiliki kepedulian dan kepentingan untuk pembangunan Jawa Barat.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daer…

Undang-undang ini ditetapkan dan diundangkan di Jogjakarta tanggal 14 Agustus 1950. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan daerah kota besar dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Dengan adanya undang-undang ini, keempat propinsi tersebut berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Dae…

Undang-undang ini ditetapkan dan diundangkan di Jogjakarta tanggal 8 Agustus 1950. Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat. Dengan adanya undang-undang ini, Jawa Barat berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Prop…

Undang-undang ini ditetapkan dan diundangkan di Jogjakarta tanggal 4 Juli 1950. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan propinsi Jawa Barat. Dengan adanya undang-undang ini, Jawa Barat berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota…

Undang-undang ini Disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 dalam Lembaran Negara nomor 49 dan tambahan lembaran negara nomor 3828, merupakan undang- undang yang membahas tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. Dengan terbentuknya kedua Kotamadya ini maka status kedua Kotamadya berubah dari kota Administrative men…

Tibmanra

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

313 hlm.; 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-