Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia

Perkembangan otonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Hubungan keuangan yang semula lebih banyak diterjemahkan sebagai dana perimbangan dengan ruang lingkup yang meliputi dana bagi hasil,dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, saat ini memasuki konteks paradigma abru dalam bentuk perimbangan keuangan.

Kamus keuangan daerah dan negara: menurut peraturan perundang-undangan Republ…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-97674-1-5

Deskripsi Fisik

447 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 352.1 ALE k

Covid-19: catatan linimasa para analis muda

Buku ini ditulis dalam tiga bagian. Bagian pertama dimulai dengan potret pola penyebaran Covid-19 baik pada tataran global maupun di Indonesia, yang episentrumnya terus berpindah. Bagian kedua membicarakan upaya berbagai negara untuk membendung wabah tersebut sekaligus menyelamatkan ekonomi mereka. Dalam bagian ini dijelaskan pula efek domino Covid-19 yang merambat dari krisis kesehatan menuju …

Isu dan kebijakan strategis APBN : Badan Anggaran DPR RI periode keanggotaan …

Buku Isi dan Kebijakan Strategis APBN menyajikan rangkaian pemikiran, analisis, dan kebijakan strategis Badan Anggaran DPR RI dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama periode 2019–2024. Buku ini merekam dinamika perekonomian nasional yang menghadapi berbagai tantangan luar biasa, mulai dari pandemi Covid-19, kebijakan fiskal darurat, hingga pemulihan ekonomi pasc…

Meningkatkan kualitas legislasi: penerapan policy costing di Indonesia

Buku ini mengupas secara komprehensif peran policy costing dalam mendukung pengambilan keputusan yang akurat, efisien, dan bertanggungjawab secara fiscal. Di tengah kompleksitas pengelolaan anggaran negara dan kebutuhan akan kebijakan public yang tepat guna, policy costing menjadi instrument strategis untuk memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang yang dibahas di DPR RI memiliki dasar ke…

Manajemen perbendaharaan negara

Buku ini menyajikan manajemen perbendaharaan negara dengan pendekatan praktis yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan terkini serta dilengkapi dengan pemahaman filosofisnya. Materi yang dibahas mencakup keuangan negara dan perbendaharaan negara, manajemen kas, piutang, persediaan, investasi, utang, serta manajemen proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.…

Pengelolaan Dan Digitalisasi Perbendaharaan Negara

Buku ini memuat materi perbendaharaan negara terkait manajemen aset pemerintah, pengelolaan badan layanan umum, pelaporan dan pertanggungjawaban, manajemen risiko pengelolaan keuangan negara, sistem pengendalian internal pemerintah, dan digitalisasi perbendaharaan, misalnya aplikasi SAKTI dan Digipay. Berbagai peraturan dan perkembangan terbaru telah disesuaikan dengan kondisi terkini khususnya…

Hukum Pajak Daerah

Buku ini mengulas permasalahan akses informasi keuangan wajib pajak. Khususnya wajib pajak di daerah. Pemerintah daerah memerlukan akses yang cukup memadai hingga dapat menangkap dengan benar potensi pajak di daerahnya. Selain itu pemerintah juga membutuhkan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh wakil rakyat di daerah, untuk mengisi kekosongan norma hukum dalam pengaturan hukum pajak terkait inf…

Hukum Keuangan Negara Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-372-663-4

Deskripsi Fisik

xxxiv, 410 hlm., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 HAD h

Governmental Accounting (Akuntansi Pemerintah)

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) memerlukan informasi yang memadai atas pengelolaan aset dan sumber daya keuangan yang mampu menunjang transparansi serta akuntabilitas pengelolaannya dari pemerintah. Buku ini berisi penjelasan seputar akuntansi pemerintahan, peranan dari akuntansi pemerintahan, serta karakteristik akuntansi pemerintah. Fungsi akuntansi pemerintaha…

Pantaskah OJK dibubarkan

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga independen yang dibentuk negara untuk kebutuhannya sebagai lembaga ekstrastruktural di luar lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif. Dengan kata lain, OJK adalah lembaga yang berada di luar lembaga definitif yang telah ada. Independensi OJK tercermin dari kepemimpinan yang tak dapat diberhentikan kecuali alasan di UU No. 21/2011. Namun, karena tun…

Laporan Tahunan 2010 dan 2011

Laporan tahunan BAKN berisi pertanggungjawaban BAKN kepada publik dan merupakan dokumentasi perjalanan BAKN selama dua tahun, yaitu sejak pertama kali berdiri sampai dengan bulan november 2011.Dalam laporan ini akan disajikan kinerja BAKN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan visi dan misi DPR RI.

Fiscal Reform and Structural Change in Developing Countries

Fiscal Reform and Structural Change in Developing Countries analyzes the experience of countries involved in major tax reforms in the 1980s and first half of the 1990s by a combination of qualitative and quantitative country studies and over-arching thematic studies. The emphasis is on the role of fiscal reform in stabilization and structural change, as well as the effects that policy for stabi…

Sistem Neraca Nasional

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-456-017-0

Deskripsi Fisik

xxii,584 Hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

336 SIS S

Keuangan negara dalam teori dan praktek

Buku edisi keenam ini,

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia

Penyusunan buku ini dilakukan dengan mengacu pada PP no.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan permendagri no.13 tahun2006 tentang pengelolaan keuangan daerah serta telah memperhitungkan PP no 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia

2 eks

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia

2 eks

Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-553-198-0

Deskripsi Fisik

xxvii, 276 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.013.598 HAS

Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU…

Salah satu tonggak penting dalam reformasi pengelolaan keuangan negara adalah ditandai dengan diberlakukannya UU no.17 Thaun 2003 tentang keuangan negara. Dalam UUn tersebut telah ditetepkan antara lain ketentuan mengenai pengintergrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran.