Perancangan kontrak internasional adalah suatu keterampilan yang perlu dibangun terus menerus. Perancangan kontrak perlu memahami aturan-aturan substantif mengenai objek kontrak yang akan dirancangannya. buku ini bertujuan membantu perancangan memahami aturan-aturan substantif itu. Sebagai suatu landasan, kontrak internasional bukanlah suatu persoalan sederhana. Hal ini menyangkut perbedaan sis…
Contract drafting atau perancangan kontrak adalah kegiatan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun elemen-elemen perjanjian ke dalam sebuah akta perjanjian (kontrak). Dengan kata lain, contract drafting menitik tekankan "perubahan" dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Dalam pelaksanaan kontrak, aspek hukum perlu mendapatkan perhatian utama. Selain untuk kepastian dan perlindungan huku…
Hukum kontrak internasional adalah bidang ilmu yang sulit untuk dipahami. Pada Bab 1 memuat dasar-dasar atau fondasi mengenai hukum kontrak internasional. Bab II menguraikan di mana kita dapat menemukan sumber hukum kontrak internasional. Bab III menguraikan siapa saja yang terlibat di dalam suatu kontrak internasional, dst.
Buku ini menawarkan suatu panduan sehari-hari untuk menyusun kontrak terutama bagi orang awam, panduan dan pembahasannya juga bersifat lebih teknis. Sebagai panduan, buku ini memaparkan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan disikapi dengan hati-hati, justru supaya para pihak pada suatu kontrak akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari kontrak yang mereka buat dan sepakati. Setiap bab d…
Buku ini pada dasarnya membahas hukum kontrak bernuansa Islam ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi teoretisi hukum maupun praktisi hukum. Kecenderungan masyarakat untuk bertransaksi sesuai syariah sekarang ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perbankan syariah, maupun yang hanya merupakan unit usaha syariah. Demikian pula lembaga keuangan lain sudah melakukan transaksi-transaksi syariah.
Sejak diundangkannya KUH Perdata,hukum kontrak ternyata berkembang menjadi lebih khusus dengan munculnya kontrak-kontrak yang sebelumnya tidak tertuang dalam KUH Perdata, seperti kontrak surogasi, kontrak perjanjian kredit, kontrak pengadaan barang. Kontrak-kontrak ini dikenal dengan istilah kontrak di luar KUH Perdata. Buku ini memberikan paparan mengenai hukum kontrak di luar KUH Perdata, men…
Buku ini hadir dengan bahasa yang ringan, agar masyarakat lebih mudah memahami esensinya, khususnya dalam ranah hubungan kontraktual. Berisi panduan akan bagaimana membuat kontrak yang baik dan benar, syarat-syaratnya, hal-hal yang perlu diperhatikan, serta hal-hal lain yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam membuat suatu kontrak perjanjian. Ditulis oleh seseorang yang berpengalaman dalam b…
Praktik bisnis outsourcing di Indonesia masih menjadi bahan perdebatan yang belum berkesudahan hingga kini. Padahal, ada kecenderungan secara global bahwa dalam proses bisnis yang mengarah pada efisiensi dan fokus pada bisnis inti telah membuka peluang yang besar bagi perusahaan outsourcing. Di mancanegara, pengelolaan bisnis outsourcing telah menjadi salah satu model yang terus dikembangkan…
Di dalam hukum kontrak di berbagai negara atau berbagai sistem hukum dikenal beberapa asas hukum kontrak. Asas-asas tersebut adalah: 1. Asas konsensualisme (the principle of consensualism); 2. Asas kebebasan berkontrak (the principle of freedom of contract); 3. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (the legal binding of contract); 4. Asas iktikad baik (principle of good faith). Tulisan ini…
Buku ini mengulas masalah mengelaborasi konsep dan ragam kontrak pemerintah dari perspektif hukum publik dan hukum privat, dan menguraikan perkembangan regulasi pada beberapa jenis kontrak pemerintah, dan juga mengkaji aneka putusan yang terkait dengan kontrak pemerintah. Ragam kontrak pemerintah yang dibahas adalah pengadaan barang jasa, pengelolaan barang milik negara, seperti kerja sama pema…
Buku ini mengupas secara jelas dan tuntas teori dan asas perancangan kontrak, kekuatan mengikat Memorandum of Understanding (MoU) secara hukum dan jenis akta sebagai tempat dituangkannya isi kontrak. Pengetahuan yang baik tentang kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU) tentunya dapat mencegah para pihak yang bersangkutan mencantumkan klausul-klausul dalam kontrak yang dapat menimbulkan ma…
Jilid ini dan dua buku berikutnya dalam seri The Economics of Labour mencoba untuk menguraikan beberapa masalah dalam ekonomi tenaga kerja sedemikian rupa agar dapat dipahami oleh siswa yang matang dan pembaca umum yang cerdas. Mungkin benar bahwa materi tidak secara terpisah atau bersama-sama merupakan "teks" atau "teks" dalam penggunaan kata konvensional. Penanganan masalah ini lebih lengkap …
"Buku ini berisi tentang hukum kontrak kerja. Buku ini bertujuan untuk memberikan komentar tentang hukum kontrak kerja. Undang-undang tentang kontrak kerja sangat penting secara sosial karena sebagian besar masyarakat hidup sebagai buruh berupah dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka hanya mengandalkan upah dari kontrak kerja mereka. Kontrak kerja dalam hukum tidak dibahas dan juga strukt…
Dominasi sistem civil law dan common law, dewasa ini sangat berpengaruh pada sistem hukum berbagai negara di dunia khususnya pada bidang hukum perdata internasional. Aktivitas perdagangan internasional, terutama diwujudkan dalam bentuk kontrak-kontrak perdagangan internasionl, senantiasa memiliki potensi untuk menimbulkan persoalan hukum yang khas, dan harus diselesaikan melalui metode dan pe…
Hukum kontrak yang didasarkan pada sistem civil law, common law, dan hukum Islam merupakan sistem hukum yang masuk dalam kategori major legal system atau parent legal system. Perlu dibangun saling pengertian dan pemahaman yang baik antara ketiga sistem hukum kontrak tersebut. Pengertian dan pemahaman tersebut dapat dilakukan melalui perbandingan sistem hukum. Buku ini baru menampilkan gambaran …
Kontrak Karya yang merupakan perjanjian baku, seharusnya memberikan porsi keuntungan yang lebih kepada bangsa Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam, karena dimilikinya posisi tawar yang lebih tinggi. Dalam kenyataannya, dengan menjadi pihak dalam Kontrak Karya, tidak menjadikan pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar lebih tinggi atau sebanding, akan tetapi justru berada pada posisi t…