Detecting Corruption

Buku ini menyajikan model untuk mendeteksi korupsi (HU-MODEL) sehingga dapat digunakan oleh siapapun termasuk auditor dalam pelaksanaan tugas-tugas auditnya. Agar dapat mencegah dan melawan korupsi, perlu mengimplementasikan model deteksi korupsi. Buku ini bermanfaat bukan hanya untuk kalangan praktisi, namun juga bagi akademisi serta masyarakat luas yang menginginkan negara kita bersih dan ter…

Kejahatan korupsi dan penegakan hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-709-001-9

Deskripsi Fisik

xxx, 192 hal. 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis

Pada dewasa yang ini, fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia makin marak dan sekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti budaya, dan lemahnya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak berdaya gun…

Judul koleksi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Demokrasi, Transisi, Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik

Buku ini disusun penulis sebagai lontaran ide untuk upaya pemberantasan korupsi yang menyeluruh. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan upaya pemberantasan tak akan pernah berhasil apabila hanya bertumpu pada sebuah institusi semata. Persoalan korupsi ini terlalu besar. Karena itu kita perlu membangun apa yang disebut Jeremy Pope, sebagai Sistem Integritas Nasional.

.Hak Angket Kawal Demokrasi

DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Periode 2014-2019 telah menorehkan sejarah. Pada 24 Juni 2019 membentuk Panitia Hak Angket terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Meskipun menuai pro kontra, namun sikap DPR Provinsi ini sesungguhnya telah mencatatkan diri dalam sejarah yang belum pernah dilakukan di DPRD manapun di Indonesia

Pemberantasan korupsi di Indonesia

Buku dengan judul Pemberantasan Korupsi di Indonesia ini membahas mengenai isu-isu menarik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa isu dibahas secara tuntas dengan memperdalam bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mempercepat pemberantasan korupsi. Berbagai alternatif upaya pemberantasan korupsi ditawarkan baik secara represif maupun preventif. Pada Bab II buku ini diba…

Dasar-dasar politik hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-473-9

Deskripsi Fisik

xiii, 154 p ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 SYU d

3 Undang Undang RI Tahun 1999

buku ini merupakan himpunan dari 3 UU RI tahun 1999 yang meliputi tentang penyelengara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, tentang perubahan kitab undang undang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara., dan tentang pencabutan undang undang nomor 11?PnPs tajun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi

Tindak pidana korupsi di Indonesia

Buku ini memberikan deskripsi selengkap mungkin tentang tindak pidana korupsi sehingga diharapkan relatif dapat ditelaah dan dibaca oleh pelbagai kalangan mulai masyarakat umum sampai dengan para mahasiswa, teoritis maupun praktisi. Secara normatif, tindak pidana korupsi sebagai tindana yang luar biasa penanggulangannya harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa pula. Dalam bab V, me…

Analisis dan evaluasi hukum penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi

Berdasarkan hasil temuan lembaga Transparancy Internasional pada tahun 2005, dinyatakan bahwa aparat penegak hukum termasuk pada kriteria 3 besar lembaga terkorup di Indonesia setelah partai politik dan parlemen. Dalam penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia, terdapat 2 institusi yang berhak melakukan penuntutan yaitu Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan terhadap pemeriks…

Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi

Penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Masalah yang diteliti adalah aspek hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemidanaan yang dianut Indonesia saat ini adalah gabungan antara teori klasik dan modern, dan dalam prosedur pemberian remisi menimbulkan masalah baru,…

Penelitian hukum tentang aspek hukum pemberantasan korupsi di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data akurat tentang adanya celah-celah hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam upaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif dilakukan 4(empat) pencekatan atau strategi yaitu: pendekatan hukum,pendekatan budaya,pendekatan ekonomi,pendekat…

Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional

Terdiri dari 6 bab yang membahas tentang hukum pidana di luar KUHP'; pengertian korupsi;selayang pandang sejarah perundang-undangan pidana korupsi di Indonesia;subjek dan pertanggungjawaban pidana dalam delik-delik korupsi;perbandingan UU no.3 tahun 1971 dengan UU no.31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU no.20 tahun 2001;rumusan delik dalam UU PTPK; konvensi internasional mengenai pe…

Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Buku ini menyajikan analisis mendalam penerapan ajaran melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Secara substansial, buku ini diperkaya dengans studi beberapa putusan pengadilan yang turut mewarnai dinamika penerapan ajaran sifat melawan hukum dalam implementasi Undang-Undang Antikorupsi. Putusan-putusan pengadilan tersebut sekaligus memberikan pengertian adanya variasi argumentasi hakim meng…