Hukum pidana korupsi di Indonesia

Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di era Orde Lama mauunpada waktu berlakunya UU No. 3/1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintah ternyata tidak mampu memberantas karupsi di indonesia. Orde Reformasi tampaknya sama dengan Orde Baru tidak bisa berbuat banyak memberantas korupsi. Setiap orde selalu berlinndung pada allasan klasik pada perangkat hukumnya yang tidak cukup sempurna. Pernyataan tersebut s…

Indonesia mencegah: upaya pencegahan korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata da…

Dokumen ini membahas profil Dr. Bambang Setyo Wahyudi, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, serta kontribusinya dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia melalui buku yang ditulisnya. Buku tersebut menyoroti pentingnya pencegahan korupsi yang sering kali diabaikan dibandingkan dengan penegakan hukum. Selain itu, dokumen ini juga menguraikan teori-teori pengakuan dalam konteks hukum…

Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik

Menurut laporan terbaru dari Transparency International (TI), Indonesia masih menempati rangking bawah untuk negara terbersih dari korupsi. Tahun 2014, Indonesia berada diperingkat 107 dari 177 negara. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan riset terkait Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Tahun 2015, IPAK Indonesia sebesar 3,59 pada skala 0 – 5. Memasuki era reformasi hingga saat ini, pember…

Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Praktik korupsi di Indonesia sudah merajalela bagikan gurita. Sebagian pelakunya berhasil dipenjarakan, tapi sebagian lagi masihbisa lolos. Hukuman fisik saja tidak membuat para koruptor kapok. Apa yang harus dilakukan agar tercipta efek jera? Muhammad Yusuf, Kepala PPATK yang berpengalaman 20 tahun sebagai Jaksa menawarkan solusi pemberantasan korupsi melalui tindakan perampasan aset. Tersang…

Parlemen dan penegakan hukum di Indonesia

Dengan pengalaman politiknya secara langsung selama tugasnya di DPR, kiprah dan pemikiran pengarang tertuang dalam buku ini. Memuat potret lebih satu dasawarsa kondisi penegakan hukum di Indonesia diantaranya KKN, money laundering, illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining, peran parlemen menjadi salah satu pemancang kokohnya fondasi penegakan hukum di negeri ini.

Menghentikan korupsi di Indonesia, 2004-2006: sebuah survei tentang berbagai …

Buku ini menjabarkan dan menganalisa berbagai prakarsa anti korupsi yang telah dijalankan oleh atau didukung oleh pemerintahan Yudhoyono. Buku ini juga mengurai berbagai prakarsa yang tercantum di dalam INstruksi Presiden No. 5 tahun 2004.

Korupsi & pembuktian terbalik : dari perspektif kebijakan legislasi dan hak a…

Buku ini merupakan disertasi penulis tahun 2012 yang semula berjudul Kebijakan Legislasi tentang Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Kajian didalamnya mengenai pemberantasan korupsi dari sisi kebijakan legislasi melalui perumusan peraturan perundang-undangan yang memenuhi asas-asas dan kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undang…

Governance reform in Indonesia and Korea : a comparative perspective

Edisi

-

ISBN/ISSN

9794207403

Deskripsi Fisik

xiv, 442 p. : ill. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351.5 GOV

Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi

Buku ini menyajikan penghitungan kerugian keuangan negara secara sistematis. Menggunakan pendekatan akuntansi forensik dan audit investigatif yang memanfaatkan konsep dan doktrin hukum, ekonomi dan akuntansi, penghitungan ini dimulai dengan memetakan sumber-sumber kerugian keuangan negara. Dikenalkan juga R.E.A.L. Tree, diagram yang merupakan peta kerugian keuangan negara dengan menggunakan uns…