Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pe…

Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang keberadaan Mahkamah Agung (MA)sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibahas secara detail kewenangan serta fungsi MA dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) perkara perdata. Beberapa pokok bahasan dalam buku ini mencakup: MA sebagai salah satu pelakaksana kekuasaan kehakiman, susunan MA, wewenang hak uji…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Susunan, Kekuasaan dan Acar…

UU Nomor 14 Tahun 1985, Buku I dan II

Hak Menguji Material di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

209 Hal. : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 SOE h - 340 SUM h

Krisis peradilan : mahkamah Agung di bawah Soeharto

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8981-33-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

353.4 ASR k

Pengawasan dan pembinaan pengadilan : fungsi manajemen Mahkamah Agung terhada…

Buku ini membahas tentang konsep hukum pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap pengadilan dibawahnya yang terkait dengan permasalahan independensi dan imparsialitas pengadilan, serta kompetensi dan profesionaliatas hakim sebagai pelaksana utama tugas pengadilan. Pembahasan dalam buku ini didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum demokratis sebagai gagasan…

Reformasi Mahkamah Agung menuju independensi kekuatan kehakiman =​ The refo…

Buku ini adalah disertasi penulis tatkala menyelesaikan program doktor pada Fakultas Hukum – Universitas Padjadjaran, 2007. Pembahasan terdiri dari reformasi Mahkamah Agung dan sistem peradilan Indonesia. Konvensi-konvensi internasional yang terkait serta contoh peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan memberikan “pencerahan” kepada siapa saja yang …

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, memperjelas norma UU yang dinyatakan MK, dan mengharmonisasi pengaturan. manfaat dari penulisan ini adalah sebagai data pendukung penyusunan naskah a…

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mendorong percepa…

Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara dipercaya dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses-proses bisnis pengadilan. Dari beberapa penelitian memberikan bukti secara empiris bahwa investasi di bidang teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntunga…

Optimalisasi peran kehumasan untuk meningkatkan wibawa Mahkamah Agung

Humas Mahkamah Agung masih belum memiliki otoritas dan kewenangan yang proporsional dalam segi menjalankan fungsi manajemen informasi dan koordinasi komunikasi internal dan eksternal maupun dalam hal budget serta inisiasi program yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa eksistensi kehumasan di Mahkamah Agung;menganalisa upaya optimalisasi peran kehu…

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 1988/1989 tentang penet…

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa sidang I tahun sidang 1988/1989 rapat ke 1 s/d 3 dengan acara pidato pembukaan masa sidang I tahun sidang 1988/1989. dan penetapan susunan dan keanggotaan komisi-komisi Burt dan BKSAP. dan proses penyelesaian surat ketua Mahkamah Agung RI, serta laporan kunjungan kerja komisi-komisi dalam reses masa persidangan IV sidang 1987/1988.

Peranan Mahkamah Agung di Amerika Serikat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

148 hal.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.373 LEW p

Konsepsi ideal mahkamah agung

Edisi

-

ISBN/ISSN

9799289639

Deskripsi Fisik

XXIII, 403 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua A…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 12 Januari 2009 dalam Lembaran Negara nomor 3, Tambahan Lembaran Negara nomor 4958 adalah Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Perubahan Kedua dilakukan karena khususnya yang menyangkut pengawasan sudah tidak sesuai lagi dengan …

Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: redefinisi peran dan fungsi mahkamah agung unt…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9289-63-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 ART k

Krisis peradilan

Edisi

-

ISBN/ISSN

797-8981-33-2

Deskripsi Fisik

xxv, 348 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia nomor 56 tahun 1958 tentang Perubahan Undan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 24 Juli 1958 dalam Lembaran Negara nomor 106, Tambahan Lembaran Negara nomor 1641. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Dikarenakan dalam pelaksanaan tugasnya tenaga dua orang Jaksa Agung Muda itu tidak cukup untuk menge…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Desember 1985 dalam Lembaran Negara Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316, undang-undang ini tentang Mahkamah Agug dalam mewujudkan tata kehidupan dan menjamin persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayo…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan dalam…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Juli 1965 dalam Lembaran Negara Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2767. Undang-undang ini mengatur tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang No. 19 tahun 1964,…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 15 Januari 2004 dalam Lembaran Negara Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk merubah substansi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan ini antara lain tentang penegasan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, syarat-syarat untuk dapat diangkat …

Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan

jilid 11, 12, dan 13