Tugas dan Wewenang MPR Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

272 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.05 SAG t

Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPRS Tahun 1966-1967-1968 MPR Tahun 1973-1978-19…

Buku ini berisi Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPRS Tahun 1966-1967-1968 MPR Tahun 1973-1978-1983-1988-1993.

MPR: Perkembangan dan Pertumbuhannya: Suatu Pengamatan dan Analisis

Buku ini adalah karya seorang mantan anggota DPR/MPR selama beberapa periode keanggotaan yang telah ikut merumuskan berbagai Ketetapan MPR dan Undang-Undang yang di antaranya berkaitan dengan MPR, maka dengan demikian beliau telah menghayati sepenuhnya apa sebenarnya MPR dan bagaimana seharusnya MPR menjalankan tugas konstitusionalnya. Buku ini berusaha menggambarkan seobyektif mungkin apa yang…

Panduan pemasyarakatan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 19…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi,294 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.052 PAN

DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 baru

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96052-6-1

Deskripsi Fisik

xxii, 152 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Koalisi Mengganti Gus Dur atau Mencari Solusi?: Dari Curah Pendapat Anggota M…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8391-93-4

Deskripsi Fisik

133 hal.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.055 WMK k

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 ahun 2014 Tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Desember 2014 dalam Lembaran Negara No. 383, Tambahan Lembaran Negara No. 5650, merupakan undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beberapa ketentuan yang perlu disempurnaka…

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Perm…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Agustus 2014 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5568, merupakan undang-undang mengenai MD3. Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatatanegaraan, seperti dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan…

Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasca Pe…

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mempertegas kajian sistem MPR di dalam perubahan terhadap UUD 1945 yang telah melaksanakan empat kali, dirasakan masih belum mengena/menyentuh sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

MPR, transisi kedaulatan rakyat dan dampak politiknya

Melalui amandemen UUD 1945 telah melahirkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi, tetapi sebagai lembaga negara yang berposisi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Kedaulatan berada langsung ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Posisi demikian, menghasilkan transisi politik kedaulatan rakyat yang tidak lagi tampak…

Wakil rakyat tidak merakyat: evaluasi kinerja satu tahun wakil rakyat Indonesia

Buku ini mengupas kinerja lembaga-lembaga MPR,DPR,DPD dan DPRD. Para anggota MPR,DPR,DPD dan DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilu, maka lembaga-lembaga tersebut sejatinya adalah wakil-wakil rakyat dan kepanjangan tangan rakyat dalam pengelolaan negaranya. Benarkan kinerja MPR,DPR,DPD dan DPRD selama satu masa jabatannya tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda mewakili, dan martabat serta kese…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 3 Juli 1995 dalam Lembaran Negara Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3600 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk merubah Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 yang didasarkan atas asas telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam proses pembaharuan kehidupan politi…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 17 Desember 1969 dalam Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915, merupakan undang-undang yang memuat mengenai Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terbentuk atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata…