Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 1

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

742 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.09 PER

Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

598 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.09 PER

Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 4

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1190 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.09 PER

Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 3

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1242 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.09 PER

Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 5

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

476 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.09 PER

Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 11

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1208 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.09 PER

Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah Suplemen 7

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

920 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.09 PER

Desentralisasi & Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilit…

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

978-979-980-141-8

Deskripsi Fisik

xiv, 416 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 DES

Kamus istilah otonomi daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96586-0-8

Deskripsi Fisik

v, 131 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R.352.03 SOL k

Otonomi: Potensi Masa Depan Republik Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-686-407-X

Deskripsi Fisik

1068 Hal, : 27 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

330.9 OTO

Desentralisasi, globalisasi dan demokrasi lokal

Kebijakan otonomi daerah di indonesia diyakini sebagai perubahan paradigma di dalam sistem pemerintahan indonesia yang bertujuan menciptakan iklim demokratis terkait dengan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah. perubahan paradigma ini merupakan bagian dari tekanan transisi demokrasi dan dalam konteks internasional meliputi indonesia baik wacana regionalisme dan atau globalisasi dalam skala…

Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya Terhadap Pemban…

Pengaturan mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik baru era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pada era ini terjadi pengalihan tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan local yang berupa ancaman disintegrasi, kemiskinan, ketidakmerata…

Sengketa Batas Antar Daerah Dan Upaya Penyelesaiannya

Buku ini dengan tema dan subjek pembahasan jumlah halaman yang ada memang layak menjadi masukan penting dalam mengisi khazanah pengetahuan terkait pemerintahan daerah khususnya mengenai persoalan batas daerah. Persoalan batas daerah memang tergolong masih jarang dibahas dan bahkan bisa disebut sebagai belum banyak menarik sebagai kajian yang mendalam dalam mengangkatnya menjadi diskusi ilmiah. …

Analisis yuridis terhadap kebijakan otonomi khusus Papua

Setelah hampir satu dasawarsa otonomi khusus Papua, pelaksanaan otonomi khusus Papua ternyata belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Buku ini berisi tiga tulisan yang menggambarkan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua sebagai pelaksanaan dari UU Otsus Papua dari prespektif hukum khususnya hukum ekonomi.

Democratic governance formulasi kebijakan pembentukan daerah otonom baru di I…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786232651913

Deskripsi Fisik

v, 374 hal. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 SWA d

Kajian akademik: hubungan pusat dan daerah

Kajian ini mengulas landasan konstitusional hubungan pusat–daerah, mekanisme pembagian kewenangan administratif dan fiskal, serta peran prinsip otonomi daerah dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan layanan publik di berbagai wilayah. Analisis mencakup tinjauan undang-undang yang mengatur desentralisasi, tantangan implementasi otonomi daerah, serta evaluasi kebijakan transfer fiskal dan ko…

Aspek-aspek hukum otonomi daerah 1903 - 1978

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 192 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 MUS a

Fadel, solusi jitu membangun daerah

Sebagai gubernur dan provinsi termuda baru yang awal pembentukannya disangsikan banyak pihak, Fadel mampu membuat gebrakan sekaligus lompatan yang sangat spektakuler dan jauh kedepan, Gorontalo bisa mandiri, bahkan menjadi daerah yang punya perkembangan paling pesat se-Sulawesi. Fadel pun dicintai rakyat dan rakyatnya menyayangi dia pula. Menurut pengamatannya, ada empat faktor utama keberhasil…

laporan dari lapangan : Fadel, Gorontalo dan Sulawesi

Secara empiris belum ada bukti kalau pembangunan di Provinsi Gorontalo kebablasan atau tidak berhasil. Pada saat yang sama, seiring dengan kemunculan Fadel Muhammad yang mengusung agenda perubahan tiga tahun terakhir ini ibarat mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini tidak pernah diisi oleh siapapun. Buku ini merupakan laporan dari lapangan, berita dari berbagai media lokal maupun nasional. …

DPRD & Otonomi Daerah: Setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-843-2

Deskripsi Fisik

160 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 MAR d