Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada awal tahun 2011 ini, dan dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 134 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan adanya pengaturan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang m…
Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset pada Sekretariat Jenderal DPR RI yang mefokuskan penelitian pada proses penatausahaan dan penghapusan Barang Inventaris Milik Negara di Rumah Jabatan (RJA) DPR RI Kalibata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penatausahaan dan penghapusan Barang Inventaris Milik Negara di RJA DPR RI Kalibata belum optimal dan tidak sesuai dengan…
2 eks
Buku ini memuat peraturan lengkap tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Perubahan demi perubahan terhadap Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa ini bertujuan untuk menyempurnakan peraturan-peraturan sebelumnya agar tercipta pengadaan barang yang cepat, tepat, dan akuntabel.
Laporan Aksi Perubahan ini secara umum membahas mengenai aksi perubahan yang diarahkan pada pengelolaan dokumen pengadaan barang dan jasa. Aksi perubahan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem kerja khususnya pada bagian pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Inovasi yang dilakukan oleh penulis lebih kepada sistem tata kelola dokumen pen…
Pada setiap instansi pemerintah pasti memiliki barang yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dari pengadaan barang dan jasa yang telah dianggarkan melalu DIPA Kementerian/Lembaga maupun barang lain yang diperoleh dari hibah atau pemindahtanganan. Dengan bertambahnya setiap tahun akan menambah k…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 lebih sederhana dibandingkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 karena hanya terdiri dari 15 Bab dan 94 pasal. Selain itu, terdapat pengaturan baru dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Beberapa perubahan juga terjadi pada istilah, definisi dan pengaturan. Dalam pasal 38 disebutkan bahwa metode pemilihan p…
Proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya. Buku ini membahas hal-hal prinsip dan praktis terkait proses penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai penyusunan rencana kebutuhan pengadaan,penetapan kebijakan-kebijakan umum dan kerangka ac…
Buku ini merupakan penjabarang praktis dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan terkait. Berisi materi pembahasan yang kental terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemilihan penyedia. Informasi dan pembahasan terkini terkait jaminan pengadaan barang/jasa,pengadaan langsung, pernik k…
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan implementasi kebijakan dalam pembentukan Bagian Layanan Pengadaan di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara dengan key…
Buku pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi prosedur penyusunan rencana umum pengadaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menghasilkan dokumen rencana umum pengadaan dan dokumen pengadaan barang/jasa. Dilengkapi juga dengan tata cara pemeriksaan pengadaan barang dan jasa.
Buku ini terdiri dari percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;perubahan ketiga atas peraturan presiden no.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;E-Tendering;Unit Pelayanan Pengadaan;Aplikasi SPSE;Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
buku ini berisi pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pengadaan barang/jasa instansi pemerintah tahun 2000
Buku ini berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur