Pasar modal dan manajemen portofolio

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-781-685-0

Deskripsi Fisik

ix, 441 hal.;il. ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

332.041 5 SAM p

Catatan Delapan Windu Made Mangku Pastika : Menjawab Hak Jawab

Paparan buku ini merupakan hasil kontemplasi dari dua perjalanan. Perjalanan pertama adalah atas sengketa Pers antara Made Mangku Pastika (MMP), Gubernur Provinsi Bali, dengan Bali Post (BP). Sengketa itu terbawa ke ranah hukum dan berbingkai perkara perdata dalam upaya memperoleh dan menemukan keadilan. Berperkara, bersengketa atau berkasus, pada dasarnya adalah mengelola konflik, akibat perge…

Kritik dan Solusi: kumpulan tulisan tentang ekonomi 2001-2003

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-771-1

Deskripsi Fisik

xxv, 273 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330.9 BAA k

Daryatmo: Berkarya dalam Diam

Buku Jenderal TNI (Purn) Daryatmo: Berkarya Dalam Diam mengisahkan perjalanan hidup, pengabdian, dan keteladanan seorang perwira tinggi TNI yang berkiprah dengan sikap rendah hati dan dedikasi tanpa banyak sorotan. Melalui narasi biografis, buku ini menampilkan nilai kepemimpinan, integritas, dan loyalitas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, serta kontribusi beliau dalam berbagai penugas…

Pedoman paktis manajemen bencana (disaster management)

Buku ini membahas mengenai bagaimana masyarakat memahami dan menjalankan prinsip-prinsip manajemen bencana dengan baik agar kemungkinan keparahan dampak bencana yang timbul seperti korban dan kerusakan dapat ditekan. Penerapan manajemen bencana secara terorganisir dengan baik baru terbatas dijalankan di kalangan usaha atau industri skala besar karena merupakan salah satu bagian dari program kes…

Sinkronisasi dan harmonisasi hukum penyelenggaraan otonomi daerah: studi terh…

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi hukum penyelenggaraan otonomi daerah baik secara vertikal maupun horisontal mengenai beberapa aspek penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu pengaturan daerah, pengaturan mengenai pajak dan retribusi, pengaturan mengenai pengelolaan barang daerah, pengaturan mengenai perjanjian internasional, pengaturan mengenai status…

Electronic government dalam pelayanan publik

Perkembangan kehidupan manusia dari satu zaman ke zaman lain terus mengalami perubahan dan permasalahan dari berbagai aspek, baik dalam menata hidup dan keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dengan dinamikanya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah mengubah pola pikir manusia dalam beraktivitas dan menjalankan tugas.Begitu juga dengan pelayanan publi…

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku II

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xv, 195 hlm. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

Buku I

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xx, 199 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAM p

The Nuclear Savior of Tehran

Judul asli : hmadinejad, Rajulun fii Qalbil'aashifah

Peranan Budaya Aceh dalam Membangun Peradaban Melayu

Kekayaan budaya dan sejarah Aceh diakui oleh banyak pihak cukup berlimpah. Hal ini disebabkan Aceh pernah menjadi salah satu pusat kerajaan Islam besar di dunia pada abad pertengahan. Namun amat disayangkan hingga saat ini sebagian besar dari kekayaan tersebut belum digali dan dibukukan. Jika kenyataan ini dibiarkan berlanjut dikuatirkan suatu saat kekayaan budaya dan sejarah Aceh akan lenyap d…

Hukum Pemerintah Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah

Buku ini mencerminkan sisi lain dari masalah pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Formalnya tugas itu menjadi tanggung jawab pengawas pemilu paparan di dalam buku ini bermaksud menjadi sekelumit pencerahan untuk proses kontemplatif yang memperkaya pemikiran tentang pemilihan umum kepala daerah.

Sektor informal perkotaan pedagang kaki lima

2 eks

Perlindungan konsumen: kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak

Buku ini membahas tentang perkembangan teori tanggung jawab produk menuju pembentukan tanggung jawab mutlak, prinsip tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, pengalihan risiko gugatan konsumen melalui mekanisme asuransi tanggung jawab produk, pemikiran tentang penerapan prinsip tanggung jawab mutlak masa depan di Indonesia.

Deteksi dini kanker

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-496-216-3

Deskripsi Fisik

iii, 52 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Politik Hukum Pengelolaan Migas: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI dengan tema "Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi". Buku ini mengulas tentang politik hukum pengelolaan migas pasca Putusan MK. Putusan MK No.36/PUU-X/2012, khususnya berkaitan dengan status atau kedudukan BP Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, apa jenis badan hukum p…

Politik hukum pengelolaan migas pasca putusan mahkamah konstitusi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021247280

Deskripsi Fisik

xii,204 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

50 tahun HMI mengabdi republik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xviii,353 hal. ; 23,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme pers: mengaca perkara Made Mangku Pas…

Konflik memang bisa saja terjadi dan tidak bisa dihindari. Ketika terjadi persengketaan akibat pemberitaan pers, bijak jika hal itu diselesaikan berdasarkan pola kekeluargaan,persaudaraan dan berangkat dari prinsip saling menagalah. Sajian buku ini sejatinya merupakan refleksi keterpaksaan. Ketika seorang putra Bali, Made Mangku Pastika, merasakan keterpaksaan. Tatkala sudah tak tahan lagi meng…

Urgensi Perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan : Prosiding Semina…

Proceeding Seminar nasional bertema urgensi perubahan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan merupakan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada anggota DPR-RI dalam penyusunan legislasi, khususnya dalam penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. pengaturan pengelolaan hutan selama ini mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutana…