Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 34, tambahan lembaran Negara nomor 4379 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan umum. Perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non…

Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-454-051-1

Deskripsi Fisik

422 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 HAR k

Sejarah peradilan & perundangan Republik Indonesia

Buku ini menguraikan tentang sejarah peradilan di Indonesia sejak tahun 1942. Hal ini berarti dimulai sejak Bangsa Indonesia belum merdeka, tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Dilanjutkan pada masa Indonesia merdeka, yaitu pada masa sesudah proklamasi sampai masa sesudah tahun 1959. Melihat sejarahnya, peradilan di Indonesia sudah dimulai sejak lama. Dimana sistem peradilan ini akan selalu me…

30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

569 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.014 SOE

Sejarah Peradilan Islam

Kajian tentang sejarah peradilan Islam ini menyangkut berbagai aspek, tidak saja aspek regulasi dan atau materi hukum yang dikembangkan di lembaga peradilan,tetapi juga berkenaan dengan aspek-aspek integritas para hakim yang bertugas sebagai hakim di lemabaga tersebut. Kekuasaan hakim dan lembaga kehakiman menjadi kajian ilmiah terus-menerus oleh para akademisi dan para praktisi hukum, menginga…

Pengantar Praktik Peradilan Semu

Peradilan semu (moot court) atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah pseudo court merupakan sebuah tempat dimana kita khususnya para mahasiswa dapat belajar hukum peradilan di tanah air. Lebih utamanya yaitu belajar tentang hukum acara ataupun hukum formil. Sesuai dengan namanya, kegiatan peradilan semu merupakan tiruan dari proses peradilan yang sebenarnya. Buku ini terdiri dari 6 BAB, ya…

Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Ulasan komprehensif dalam buku ini tentang mediasi penal (penal mediation) dari perspektif sistem peradilan pidana Indonesia dilakukan melalui lembaga adat. Dimensi kearifan lokal hukum adat berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius dalam praktik sosial pada masyarakat Indonesia, lembaga mediasi penal sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi antara lain pada masyarakat Papua, Ace…

Sistem Peradilan Pidana Indonesia : dalam perspektif pembaruan, teori, dan pr…

Dalam pengkajian terkinin mengenai sistem peradilan khususnya sistem peradilan pidana, hal tersebut mengalami perkembangan pesat yang juga mengembangkan arah pembaruan hukum di bidang peradilan pidana, hal tersebut mengalami perkembangan pesat yang juga mengembangkan arah pembaruan hukum di bidang peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejaka danya pihak yang merasa dirugikan atau sejak …

Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Negara Indonesia sudah mengakui dalam konstitusi bahwa negara Indonesia ialah negara hukum yang mengakui hak setiap warga negaranya sama di hadapan hukum. Begitu juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan hak untuk mendapatkan pekerjaan sehingga menjadi tugas pemerintah untuk memberikan pekerjaan bagi setiap warga negaranya. Indonesia sebagai negara hukum hak untuk mendapat pekerja…

Paradoks dalam Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Memerhatikan dan mengamati kehidupan berhukum kita, sejak zaman colonial sampai sekarang, belum sepenuhnya terjadi perubahan yang mendasar. Hukum selalu dipakai sebagai alat mempertahankan status quo, menindas dan memperdayai masyarakat. Padahal, tujuan hukum secara hakiki adalah mewujudkan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Di sinilah terjadi paradoks antara law idea, law in book, dan l…

Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pan…

Umum dipahami, dalam menggunakan profesionalisme dan integritas, dalam hal ini kemandirian dan kebebasan hakim menerima, memeriksa, mengadili dan atau memutus, khususnya perkara pidana, secara teoritis dijamin oleh undang-undang, secara praktis juga tidka ada hambatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, tidak pernah ada pengaruh secara langsung baik dari atasan, teman seprofesi maupu…

Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan

Buku ini membahas posisi perempuan dan anak dalam sistem hukum dan persidangan di Indonesia, menyoroti akses keadilan, perlindungan hukum, serta praktik peradilan yang sensitif terhadap kelompok rentan.

Kontekstualitas : Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tanya jawab

Buku Kontekstualitas: Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Tanya Jawab membahas hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan pendekatan praktis melalui format tanya jawab. Buku ini menguraikan berbagai aspek prosedural dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, mulai dari kompetensi peradilan, kedudukan hukum para pihak, tahapan persidangan, hingga pelaksanaan putusan. D…

Diskursus Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pembentukan Peradilan

Buku kecil ini merupakan referensi awal mengenai penanganan pelanggaran pemilu dan pembentukan peradilan pemilu di Indonesia. Hal ini terkait dari pemilu ke pemilu pelanggaran yang berkenaan dengan aspek pidana, administrasi hingga hasil pemilu tidak semakin berkurang bahkan bertambah. Di satu sisi kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu semakin dipertanyakan ditengah kebutuhan sem…

Peradilan koneksitas : problematik dan prospektif

Peradilan koneksitas merupakan proses hukum terhadap perkara pidana yang dilakukan bersama-sama (delik penyertaan) oleh mereka yang tunduk pada pengadilan dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, dimana penyidikan dilakukan oleh tim tetap penyidik koneksitas yang terdiri dari Oditur Militer, Polisi Militer dan penyidik dari lingkungan peradilan umum selanjutnya pemeriksaan perkaran…

Justice collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Baru-baru ini kehadiran Justice Collaborator (0C) sempat menjadi daya tarik publik dalam persidangan kasus Sambo. Berkat JC, kasus yang sempat direkayasa itu terungkap. Sang JC Bharada Ricard Eliezer akhirnya dapat “diskon” banyak dalam putusan pengadilan. Bahkan dia "selamat" tidak dipecat dan Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kejadian JC memang sangat membantu penegak huk…

Wajah sistem peradilan pidana anak : pertentangan antar-norma dan relevansiny…

Banyak literatur yang sudah membahas sistemperadilan pidana anak, tetapi belum ada yang membahas secarakhusus setiap norma yang saling bertentangan. Di dalam bukuini dianalisis secara tajam setiap persoalan dalam peraturanperundang-undangan yang relevan dengan sistem peradilanpidana anak. Selanjutnya, di setiap peraturan perundangundangan apakah terdapat pertentangan norma dan apakahrelevan nor…

Sistem Peradilan Pidana Kontemporer

Buku ini mengurai sistem peradilan pidana secara total khususnya di Indonesia sehingga diperoleh sebuah gambaran yang utuh. Dibagi ke dalam empat bab, yang menguraikan pertumbuhan dan perkembangan sistem peradilan pidana dengan pendekatan model konvensional dan non konvensional, pengkajian akan eksistensi aliran abolisionisme dan plea bargaining system yang dikembangkan dalam sistem hukum commo…

Sistem peradilan pidana : Suatu pembaharuan

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuatan buku ini terletak pada inventarisasi, sitematisasi dan analisis terhadap pembaharuan yang dihadirkan dari pu…

Lintasan sejarah dan gerak dinamika peadilan tata usaha negara (PERATUN)

Buku lintasan sejarah dan gerak dinamika peradilan tata saha Negara ini disusun secara sistematis dan memuat hal-hal penting tentang bagaimana peradilan tata usaha Negara mengalami pergerakan secara dinamis sejak saat pembentukannya. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara tetap mengingat pada asal-usul dan riwayat para pendahulunya dari para pencetusnya, aspek inilah yang diharapkan menjadi moti…