Buku ini merupakan buku kelanjutan dari jilid I yang berjudul Sumber-Sumber Hukum Jilid I. Pada buku jilid kedua ini, berisikan tentang ketentuan mengenai Hukum Adat, Hukum Kebiasaan, Traktat, Jurisprudensi, Doktrina, Sumber-Sumber Hukum Madi, Badan Pembuat Hukum, Cara=cara dalam melakukan pemilihan dalam suatu forum, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Badan Legislatif.
Buku ini berisi tentang peraturan pemerintah tentang pemilikan dan pendaftaran tanah. Juga dilengkapi sejumlah peraturan tertulis lainnya seperti, Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Pembatasan Pemberian Kredit Oleh Bank Umum Untuk Pembiayaan dan atau Pengolahan Tanah, serta peraturan pemerintah tentang; pajak daerah, …
penulis menerbitkan buku ini sebagai pelaksanaan undang undang nomor 14 tahun 1992 tentang LLAJ yang akan berlaku pada tanggal 17 september 1993. dasar pemikiran ini dilandaskan kepada kenyataan yang telah dialami pada saat uu no 14 tahun 1992 tentang LLAJ untuk pertama kalinya dipublikasikan oleh pemerintah. beragam reaksi muncul dari masyarakat biasa, mahasiswa, hingga pakar hukum. dimana ker…
Buku ini merupakan penerbitan yang berkelanjutan dari buku sebelumnya yaitu Himpunan peraturan pemerintah daerah Tahun 1988-1991, 1992, 1993, dan 1994 yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya. buku ini memuat peraturan-peraturan menteri dalam negeri yang ditetapkan / dikeluarkan sepanjang tahun 1995, dan terdiri dari peraturan, keputusan, dan instruksi menteri dalam negeri. penulis meng…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Maret 1992 dalam Lembaran Negara Nomor .... dan Tambahan Lembaran Negara Nomor ..... undang-undang ini membahas Perbankan, Untuk itu perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Maret 1992 dalam Lembaran Negara Nomor .... dan Tambahan Lembaran Negara Nomor ..... undang-undang ini membahas Perbankan, Untuk itu perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional…