Laporan Komisi Nasional Hak asasi manusia yang terdiri dari 4 jilid, jilid pertama tentang hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan;jilid kedua pelanggaran hak perempuan adat dalam pengelolaan kehutanan;jilid ketiga konflik agraria masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan; jilid IV petikan pembelajaran inkuiri nasional
KOnvensi hak asasi manusia terkait dengan perjuangan kaum perempuan untuk memdapat perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki yang disahkan oleh PBB telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan ratifikasi itu Indonesia berkewajiban menjunjung tinggi hak-hak perempuan dengan menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan. Isi konvensi tidak dapat secara langsung diimplementasikan, mengingat tidak …
Keterlibatan perempuan dalam politik selalu ditandai dengan "penghadangan", tidak saja oleh sistem politik patriakhal, tetapi juga oleh sistem hukum yang didominasi oleh paradigma laki-laki. Karena itu hukum harus memberikan perlindungan terhadap eksistensi perempuan dalam politik. Hanya dengan jaminan hukum kiprah perempuan dalam politik bisa terealisasi. Buku ini menguji validitas negara huk…