Keterlibatan perempuan dalam politik selalu ditandai dengan "penghadangan", tidak saja oleh sistem politik patriakhal, tetapi juga oleh sistem hukum yang didominasi oleh paradigma laki-laki. Karena itu hukum harus memberikan perlindungan terhadap eksistensi perempuan dalam politik. Hanya dengan jaminan hukum kiprah perempuan dalam politik bisa terealisasi. Buku ini menguji validitas negara huk…
KOnvensi hak asasi manusia terkait dengan perjuangan kaum perempuan untuk memdapat perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki yang disahkan oleh PBB telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan ratifikasi itu Indonesia berkewajiban menjunjung tinggi hak-hak perempuan dengan menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan. Isi konvensi tidak dapat secara langsung diimplementasikan, mengingat tidak …