Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan Belanda, Jepang, berlakunya UUP…
penerbitan keppres no 55 tahun 1993 ini dilengkapi dengan berbagai peraturan tentang pertanahan termasuk bagaimana mengurus hak atas tanah dan tarip PBB yang baru yang didasarkan atas keputusan Menteri Keuangan No. 272 Tahun 1993