Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia membahas perkembangan dan perdebatan tentang konstitusionalisme dalam konteks hukum dan praktik ketatanegaraan di Indonesia. Buku ini tidak hanya menjelaskan teori konstitusionalisme secara konseptual, tetapi juga mengaitkannya dengan sejarah serta dinamika realitas hukum Indonesia, termasuk bagaimana norma-norma konstitusi dijalankan dan ditafsirkan dal…
Pengkajian dalam buku ini diawali dengan pemahaman terhadap konsepsi negara,wilayah negara,yurisdiksi dan kedaulatan negara dalam perspektif hukum internasional, perjanjian internasional sebagai sumber dalam perjanjian perbatasan negara,maupun hukum nasional yang merupakan representasi hak suatu negara dalam melindungi integritas kedaulatan negara. Selanjutnya akan diuraikan pula pengertian per…
Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…
Buku ini mengulas penegakan hukum pidana dan perdata di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membahas perubahan KUHP baru, implikasi yuridis, serta tantangan penerapannya dalam praktik hukum.
Problematika kewarganegaraan saat ini menjadi issue menarik yang seringkali dibahas di tengah-tengah masyarakat. Perdebatan mengenai kewarganegaraan seringkali memunculkan ide-ide baru, baik jika dikaji melalui perspektif kebijakan atau bahkan dari sudut pandang hukum. Di antara beberapa isu faktual terkait kewarganegaraan, wacana terkait penerapan asas kewarganegaraan ganda di Indonesia menjad…
Dalam pembangunan, kependudukan merupakan salah satu titik sentral. Jikapersoalan kependudukan diabaikan dan dinomorsekiankan dari daftar kebijakanpemerintah, Indonesia akan semakin terancam menjadi negara gagal (Prasetya,2007). Kepadatan pendudukdan rendahnya kualitas penduduk, dapat menimbulkan berbagai masalahkependudukan: kelaparan, kematian, kriminalitas, dan sebagainya. Bahwa jumlah pendu…
Demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia akan semakin kokoh dengan meningkatkan peran masyarakat, peserta pemilu, dan pemantau pemilu dalam melakukan pengawasan pemilu. Pengembalian fungsi dan tanggung jawab pengawasan kepada rakyat juga akan mendorong terwujudnya kedaulatan rakyat dengan sebaik-baiknya. Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya: • Negara Hukum dan Demokrasi …
Buku yang berjudul Pengantar Hukum Transaksi Bisnis Transnasional ini akan membahas mengenai apa saja yang berhubungan dengan Hukum Transaksi. Terdapat materi tentang sejarah, sumber, dan perjanjian mengenai Hukum Transaksi Bisnis Transnasional. Buku ini dapat digunakan oleh pihak yang sedang mendalami Hukum Transaksi Bisnis Transnasional agar terhindar dari keraguan saat melakukan proses hukum…
Buku ini mencoba menyajikan analisis bagaimana perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat itu sebenarnya tidak ada, bahkan pemerintah cenderung melakukan marjinalisasi keberadaan masyarakat hukum adat, yang berarti bertentangan dengan perintah konstitusi. Sebagai saran (solusi), buku ini memuat bagaimana negara seharusnya meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, khususn…
Buku ini membahas beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang dan sengketa Pemilukada. Dari sekian banyak putusan MK tentang pengujian UU maupun sengketa Pemilukada, penulis ingin mengkaji beberapa diantaranya karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Buku ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari sejumlah literatur yang membahas tentang ketatanegaraan Indo…
Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai Guru Besar dan Doktor di bidang hukum sesuai dengan kepakaran mereka masing-masing yang menyoal pelbagai persoalan dan fenomena hukum di Indonesia. Kendati diterbitkan menyambut ulang tahun ke-45 Prof. Dr. Zudan Arid Fakrulloh, S.H., M.H.
UUD 1945 mengatur agar proses impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjadi syarat impeachment. Buku ini terdiri atas beberapa bab. Bagian pendahuluan mengupas tentang ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, kedudukan hubungan lembaga negara…