Kajian ini disusun untuk memenuhi Persyaratan usulan Pemekaran Kabupaten Sukabumi yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, sekarang berubah dengan ketentuan baru yaitu Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
Buku ini terdiri dari dua bagian: 1)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut, 2)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut: Studi Kelayakan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Beberapa pokok yang dimuat dalam laporan ini antara lain latar belakang, maksud dan tujuan kajian, tinjauan pustaka, gambaran kondisi eksisting, hasil pengolahan data menurut PP No. 78 Tahun 2007, serta rencana kegiata…
Revisi kajian kuantitatif kelayakan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan teknis calon Kabupaten Lombok Selatan untuk menjadi daerah otonom baru yang terpisah dari provinsi induknya Kabupaten Lombok Timur. Kajian dilakukan dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah melal…
Laporan hasil kerja Tim Pengkaji Pembentukan Kabupaten Adonara disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan guna menyikapi aspirasi masyarakat Adonara yang berkembang, dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan tujuan melakukan penilaian atas kelayakan Adonara menjadi sebuah Daerah Otonom baru, yang dianalisa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tah…
Buku yang berisi laporan pengkajian ini disusun berdasarkan studi yang dilaksanakan untuk menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sikka dengan tujuan untuk melakukan penilaian atas kelayakan Calon Kota Maumere. Adapun wilayah yang diteliti meliputi 5 (lima) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan …
Review Kajian Akademik ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis terhadap Calon Kabupaten Sekayam Raya apakah mampu atau tidak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom baru dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Laporan final studi ini disusun diharapkan untuk dapat menghasilkan kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan ini adalah tersusunnya laporan-laporan hasil pekerjaan mengenai kelayakan Kota Balai Karangan sebagai Calon Ibu Kota Kabupaten Sekayam Raya hasil dari pemekaran dari Kabupaten Sanggau (Induk).
Masyarakat Kabupaten Simalungun yang menginginkan pemekaran daerah Kabupaten Simalungun menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Simalungun (Induk) dengan Ibukota di Pamatang Raya Kecamatan Raya dan Calon Kabupaten Simalungun hataran (pemekaran) dengan ibukota di perdagangan kecamatan bandar merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada m…
Kajian ini disusun untuk menyahuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) pada 7 Kecamatan Wilayah Pantai Barat dan sudah mengalami beberapa kali perbaikan berdasarkan hasil seminar dan pembahasan di DPRD Kabupaten Mandailing Natal.
Laporan ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, metode kegiatan, serta hasil analisis kelayakan pemekaran wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan perhitungan menurut PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Selain itu, hasil studi juga dilengkapi dengan proyeksi faktor-faktor dominan dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Induk …
Kajian ini bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Banua Landjak yang terletak di wilayah Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Kajian ini menggunakan data primer dan sekunder serta observasi di beberapa kecamatan yang ada di wilayah utara Kabupaten Kapuas Hulu untuk melihat secara langsung kondisi fisik dan kesiapan masing-masing kecamatan tersebut sebagai…
Kajian Awal Letak Ibukota Kabupaten Bungo dilakukan untuk melakukan penilaian atas kelayakan seluruh kecamatan di Kabupaten Bungo menjadi letak ibukota Kabupaten Bungo yang baru menggantikan Kota Muara Bungo sebagai letak Ibukota Kabupaten Bungo yang lama.
Secara garis besar laporan ini berisi mengenai hal-hal yang melatarbelakangi pekerjaan, tinjauan pustaka, metodologi kajian, gambaran umum wilayah studi, analisis kelayakan dan kesimpulan pada "Pekerjaan Perencanaan Kajian, Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah di Kabupaten Berau".
"Mencari Sejahtera Ditengah Keberlimpahan" merupakan judul dari kajian yang awalnya bertajuk " Kajian Akademis Kelayakan Pembentukan Kabupaten Paser Selatan Provinsi Kalimantan Timur". Perubahan judul ini dilakukan menyusul ditemukannya dua persoalan sangat mendasar dalam isu Paser, yang tidak semata-mata berupa persoalan kelayakan pembentukan Paser Selatan sebagai daerah otonom baru, namun jug…
Dalam proses pemekaran wilayah Eks kewedanaan Padang Ulak tanding menjadi Kabupaten Lembak perlu disusun proposal usulan pemekaran wilayah sebagai bahan kajian dan pertimbangan oleh pihak pemerintah yaitu Departemen Dalam Negeri, DPR RI, dan DPD RI.
Keinginan pemekaran daerah tidak terlepas dari peran konsensus elit yang mendorong gagasan tersebut, hingga menjadi agenda politik di tingkat nasional terkait pengambilan kebijakan secara kelembagaan. Pada konteks transformasi gagasan kepada gerakan politik pemekaran daerah, para elit politik menggunakan jalur partisipasinya. Hal ini melalui lobi dan unjuk kekuatan massa pendukung yang sangat k…