Sebagai suatu profesi baru, analis kebijakan sangat perlu bekal “etika profesi”. Hal ini karena keberhasilan atau kegagalan suatu profesi apapun sangat ditentukan penerapan etika. Profesi ini terus berkembang di Indonesia, tidak hanya karena sebagai jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), namun juga profesi ini berkembang meliputi seluruh analis kebijaka…
Buku ini menjelaskan perjalanan implementasi Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, selama satu dasawarsa dalam menghadapi situasi lingkungan perdagangan dunia yang sudah sangat terbuka. Peran atau posisi Pemerintah Indonesia menjadi dilematis ketika tata kelola perdagangan melalui Undang-Undang Perdagangan…
Sejumlah isu penting terkait diskursus kebijakan dan kelembagaan pengelolaan sampah yang secara normative bermuara pada UU No. 18 Tahun 2008 dan kearah mana politik legislative Prolegnas DPR RI 2020-2024 tentang sampah seharusnya menyasar. Isu pengelolaan sampah di Indonesia juga diulas dalam perspektif kebijakan hijau dalam dimensi yang lebih terukur dan bertalian erat dengan isu pembangunan r…
Buku ini hadir pada momentum yang tepat, di mana kendaraan listrik sedang mendapatkan spotlight banyak pihak, termasuk dunia internasional. Transisi atau bahkan shifting penggunaan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik tersebut didorong oleh kesepakatan negara-negara di dunia mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, tidak terkecuali Indonesia. Concern Pemerin…
Perkeretapian merupakan satu kesatuan untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang berperan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk menuju Indonesia Emas 2045 dengan visi “Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur,” menuntut pelayanan transportasi …
Edisi kali ini menyajikan tujuh tulisan, pertama berjudul konsep pemberdayaan petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kedua berjudul Multikulturalisme sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, berjudul Menggagas perubahan menyeluruh undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian menjadi u…