Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan Mahkamah Agung, secara limitatif mempunyai kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2) yaitu; menguji undang undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memut…
Peradilan semu (moot court) atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah pseudo court merupakan sebuah tempat dimana kita khususnya para mahasiswa dapat belajar hukum peradilan di tanah air. Lebih utamanya yaitu belajar tentang hukum acara ataupun hukum formil. Sesuai dengan namanya, kegiatan peradilan semu merupakan tiruan dari proses peradilan yang sebenarnya. Buku ini terdiri dari 6 BAB, ya…
cet.1
Buku ini berisikan undang – undang tentang peradilan tata usaha negara.
Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak dalam menghadapi permasalahannya, kadangkala dijumpai melakukan penyimpangan bahakn melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum antara lain disebabkan oleh faktor diluar dari diri anak tanpa mengenakl status sosial dan ekonomi. Peraturan perundang-undangan tentang anak yang…
Buku "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik" karya Dr. Imam Budi Santoso & Erdin Tahir adalah panduan komprehensif yang membahas mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, mulai dari perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase dan proses di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Buku ini sangat relevan bagi akademisi, mahasiswa, praktisi, pek…
Buku Kontekstualitas: Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Tanya Jawab membahas hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan pendekatan praktis melalui format tanya jawab. Buku ini menguraikan berbagai aspek prosedural dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, mulai dari kompetensi peradilan, kedudukan hukum para pihak, tahapan persidangan, hingga pelaksanaan putusan. D…
Buku ini menyajikan penelaahan mendalam terkait politik hukum pilkada. Di dalamnya akan diuraikan secara kritis dasar hukum penyelenggaraan pemilihan tersebut beserta celah-celah kekurangannya. Tak hanya itu, sebagai pintu masuk, akan diuraikan pula pembahasan seputar proses demokratisasi pasca Reformasi, diskursus negara hukum demokratis, konsep kekuasaan kehakiman, dasar pembentukan pengadila…
Peradilan koneksitas merupakan proses hukum terhadap perkara pidana yang dilakukan bersama-sama (delik penyertaan) oleh mereka yang tunduk pada pengadilan dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, dimana penyidikan dilakukan oleh tim tetap penyidik koneksitas yang terdiri dari Oditur Militer, Polisi Militer dan penyidik dari lingkungan peradilan umum selanjutnya pemeriksaan perkaran…
Buku yang ditulis oleh seorang begawan hukum Indonesia ini membahas berbagai persoalan hukum pidana, kriminologi dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Buku ini juga membahas sistem peradilan pidana dalam konteks pembangunan, kaitannya denga Hak Asasi Manusia serta membahas pula berbagai teori, konsep, asas, regulasi hukum pidana dan acara pidana dalam berbagai dimensi dan dinamikanya.
Buku ini membahas persoalan sekitar kemandirian pengadilan dalam upaya penegakan hukum pidana. Ada dua masalah yang menjadi fokus studi ini. Pertama, tentang persoalan kemandirian pengadilan baik teori maupun praktek, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan apa implikasinya terhadap penegakan hukum pidana. Kedua, bagaimana upaya penataan kemandirian pengadilan menuju sistem peradilan pidana yan…
Buku ini membahas tentang Peradilan Agama sebagai bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Buku ini menyorot eksistensi Peradilan Agama dalam dinamika politik hukum di Indonesia dari masa ke masa.
Buku ini menguraikan secara materiil dan formil mengenai Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah; berisikan hasil pemikiran yang brilian dari penulis dan didukung oleh berbagai pendapat para pakar hukum; Merujuk kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum terbaru.
Buku ini disusun atas dasar pemikiran bahwa saat ini sedang berkembang judicial review dalam wujud suatu keinginan masyarakat banyak mencapai penyelesaian sengketa yang berpedoman pada prinsip win-win solution. Pemberlakuan UU Yayasan ini perlu dicermati agar dengan cara itu kehidupan yayasan dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.
Selain membicarakan eksistensi dan sejarah, buku ini juga membicarakan soal cara beracara yang bersumber pada undang-undang bersangkutan dan dikaikan pula dengan peraturan perundang-undangan lainnya. mengapa soal acara? karena ini merupakan masalah yuridis yang dapat diperjuangkan sampai dengan tingkat kasasi.
Hukum acara perdata khusus, penggunaannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian.
Buku pengadilan pajak - proses keberatan dan banding ini merupakan revisi dari buku cetakan pertama dengan judul "pengadilan pajak" - proses banding pajak, pabean dan cukai. Penerbitan buku revisi ini dipandang penting dengan pertimbangan : pertama, perkembangan yang terjadi atas perundang-undangan perpajakan. Kedua, dalam buku revisi ini lebih diperhatikan sistematikanya, dengan tujuan untuk m…