Banyak pejabat yang tersandung kasusu tindak pidana korupsi hanya karena samg pejabat ini tidak memahami atau enggan untuk mengetahui lebih dalam seluk-beluk sistem kebijakan publik dalam pengelolaan anggaran dan keuangan. Padahal ketidaktahuan dan keengganan untuk mengetahui sistem aturan perundang-undangan ini menjadi pintu bagi terjeratnya mereka dalam kasus korupsi. Buku ini ditulis oleh pr…
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pondasi dalam menjalankan kedaulatan rakyat dan tatanan awal dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu memang pada hakikatnya bertujuan untuk memilih dan menentukan pejabat publik dalam sebuah negara demokrasi. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) mendefinisikan Pemilu adalah landasan pemerintahan yang de…
buku ini menyajikan dua subjudul analisis mendalam bedasarkan dua laporan hasil pemeriksaan BPK yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kontrak karya PT Freeport Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018. titik temu antara dua kajian ini berkaitan dengan konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah terutama setelah divestasi …
dalam satu dasawarsa yaitu dari tahun 2008 s.d 2018, pemerintah aceh telah menerima dana otsus sebesar Rp.64,97 triliun. Apabila di hitung secara rata rata, peningkatan penerimaan adalah sebesar 8.58 % pertahun. terdapat capaian positif dari kebijakan ini, antara lain seperti peningkatan Indeks pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka TPT. Namun di satu sisi besarny…
hasil pemeriksaan tematik BPK terhadap kementerian dalam negeri berkaitan dengan adanya permasalahan yang harus diatasi agar tidak mempengaruhi efektivitas perumusan kebijakan, pembinaan, evaluasi, dan monitoring pengelolaan belanja daerah untuk meningkatan pembangunan manusia. sedangkan pada pemerintah daerah diarahkan pada pengelolaan belanja daerah untuk program/kegiatan pembangunan manusia …
Berdasarkan pengalaman dan informasi yang sering muncul di surat kabar dan media televisi bahwa banyak sekali pejabat-pejabat pemerintah “tersandung” kasus korupsi, dimana mereka tidak tahu peraturan perundang-undangan. Buku ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama menjelaskan kiat-kiat terhindar dari korupsi pada pelaksanaan hibah APBD bagi pejabat terkait. Bagian kedua menjelaskan ki…