Undang-undang dasar 1945 dilengkapi Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang p…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dibentuk sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengk…

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 3281 - 3319

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 1 - 76

Tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1980 No. 3155-3187

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.04 TLN 1980 3155-3187

Tambahan lembaran negara republik indonesia Tahun 1980 No, 3155-3187

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1980 3155-3187

Tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1981 No. 3188-3209

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1981 1988-3209

Tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1980 No. 3155-3187

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1980 3155-3187

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 NO. 5269-5385

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 1 - 77

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).

Sejarah kehutanan indonesia I : Periode Pra Sejarah - Tahun 1942

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii, 229 hal : il ; 35cm

Judul Seri

-

No. Panggil

634.9 SEJ

Kompendium tentang hak-hak perempuan

KOnvensi hak asasi manusia terkait dengan perjuangan kaum perempuan untuk memdapat perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki yang disahkan oleh PBB telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan ratifikasi itu Indonesia berkewajiban menjunjung tinggi hak-hak perempuan dengan menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan. Isi konvensi tidak dapat secara langsung diimplementasikan, mengingat tidak …

Kamus istilah perdagangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9798391233

Deskripsi Fisik

xvi,134 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 382.03 KAM

Pedoman Umum Pembentukan Istilah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

R 418.048 IND p

Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Kedudukan Dan Peranan Undang-Undang No. 20…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 143 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043.2 IND a

Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Transaksi Tanah Adat Di Timor Timor

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 90 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 IND a

Sejarah Melayu

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-459-331-1

Deskripsi Fisik

253 hal : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

899 IND s

Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Jawa Tengah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4X2.2 IND u

Ceritera Rakyat Daerah Irian Jaya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

398.598.6 IND

Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4X0.94 IND

Ungkapan Tradisional Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Kalimantan Te…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

398.959.8 IND u

Sejarah Sosial Daerah Lampung Kotamadya Bandar Lampung

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

959.82 YUS