Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dibentuk sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengk…
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 1 - 44 (Jilid 1)
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 1 - 76
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 1 - 88
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 1 - 113
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).
Pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid, yang baru berjalan setahun, banyak mendapat sorotan terutama dalam kebijakan luar negerinya yang dinilai sangat kontroversial, baik dari perspektif masyarakat awam maupun bagi mereka yang biasa berkecimpung dengan analisis dan pembuatan kebijakan luar negeri.
Jurnal Kajian edisi September 2008 berisi 6 tulisan yang terdiri dari 5 tulisan merupakan hasil penelitian lapangan dan satu tulisan merupakan sebuah kajian. Tulisan-tulisan tersebut merupakan analisis dari perspektif hukum, politik, hubungan internasional, kesejahteraan sokial, dan kebijakan publik.
Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Volume 16 Nomor 1 Maret 2011 memuat : Peran Panwas dalam Proses Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Gubernur Provinsi Bengkulu oleh: Prayudi Degradasi Lingkungan dan Pemanasan Global dan Relevansinya dengan Masalah Keamanan oleh: Poltak Partogi Nainggolan Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Tata…