Di Indonesia sering terjadi perdebatan mengenai hukum hak asasi manusia menginduk pada hukum apa. Buku ini memberi jawaban bahwa hukum hak asasi manusia justru harus menjadi rujukan bagi pembahasan kategori hukum lain. Hukum hak asasi manusia seyogyanya menjadi ruh hukum bagi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara dan juga hub…
Disusun untuk keperluan bahan ajar bagi program studi teknik Komputer/sistem informasi khususnya pada mata kuliah pengantar data elektronik (PDE), Pengantar Telekomunikasi, Arsitektur Komputer, Aplikasi Administrasi Perkantoran dan Maintenance dan Repair. Agar lebih cepat dipahami oleh para mahasiswa, maka penulisan menggunakan bahasa sederhana diikuti contoh gambar dan dengan sistematika sebag…
Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II bertujuan untuk menciptakan aplikasi peta risiiko yang sistematis, tercapainya audit yang berbasis risiko, meningkatkanb level Internal Audit Capability Model (IACM) dan memberi manfaat untuk memudahkan koordinasi antara Inspektorat II dengan audit dalam pelaksanaan kegiatan
This book is written by an academic who concerns about the abuse of power by public officials in exercising their power and authority. This book is a compilation or anthology of articles of abuse of power in Indonesia that have been published in international journals indexed by Scopus, Copernicus, and direct open access. Despite its weaknesses and strengths, the substance of this book has gain…
Diskusi mengenai teori generasi tengah berkembang menjadi "bola salju" yang bergulir liar. Salah satu narasi yang berkembang di berbagai media adalah penafsiran tentang generasi yang bak membaca ramalan horoskop. Sebagi contoh, seseorang yang lahir pada 1981 hingga awal 2000 dianggap sebagai Generasi Milenial yang memiliki karakteristik kreatif-inovatif, berorientasi sosial tinggi, menyukai ni…
The Handbooks on Tranparency and Accountability is written to support the work of the DPR members, particularly n their activities in the House or within their constituency. The book illustrates the main roles of a member such as representation, legislation, and budgeting. As an addition, the book also describes the ideal practices necessary towards building a more democratic parliament. The bo…
Poin-poin penting dalam pembahasan buku ini terkait dengan perlunya umat Muslim melakukan reformasi, modernisasi dan rekonstruksi pendidikan Islam, karena umat muslim saat ini secara tak terelakan dihadapkan pada kompleksitas tantangan modernitas yang sangat berat.. Pokok pikiran lainnya yang disoroti dalam buku ini adalah tentang pentingnya mencegah terjadinya sekuralisasi pendidikan dalam pen…
Buku ini memetakan sistem bikameral yang dipraktikkan di sejumlah negara di dunia. Sebagai sebuah studi komparasi, kajian seperti ini menjadi semakin penting untuk melihat dan model lembaga perwakilan rakyat Indonesia terutama pasca perubahan UUD 1945. Mengurai dimensi historis dan perkembangan pemikiran yang menyertai awal pembentukan lembaga perwakilan rakyat sesudah kemerdekaan Indonesia dan…
Buku ini berisi gugatan, sanggahan dan refutasi yang komprehensif terhadap pemikiran Cak Nur di seputar isu sekularisasi Islam. Faisal Ismail menurunkan kritik-kritik tajamnya secara mendetail terhadap racikan ide yang Nurcholish klaim sebagai sekularisasi itu. Doktrin politik Cak Nur 'Isalm Yes, Partai Islam No,' juga mendapat sorotan tajam dari pengarang buku ini.
Edisi kali ini menyajikan tujuh tulisan, pertama berjudul konsep pemberdayaan petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kedua berjudul Multikulturalisme sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, berjudul Menggagas perubahan menyeluruh undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian menjadi u…
Buku ini berisi artikel yang ditulis oleh para peneliti CORE Indonesia (Center of Reform on Economics) yang berisi tentang kebijakan makro-ekonomi, moneter dan perbankan; kebijakan fiskal dan kesejahteraan sosial; kebijakan sektor pertanian, maritim dan perdagangan internasional; dan kebijakan sektor industri, energi, dan ketenagakerjaan.