Gelombang digitalisasi bergelora di mana-mana. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak terjamah oleh digitalisasi. Hadirnya jaringan internet menjadikan semua negara di dunia ini sebagai satu kesatuan ekosistem komunikasi, yang mampu mempercepat komunikasi antar manusia, antarbangsa, tanpa halangan yang berarti. Kini adalah era digital. Agar tak tersesat dan bisa terus bersaing, para …
Buku ini mengangkat suatu diskursus tentang kepemimpinan transformasional yang diilustrasikan dalam dunia pendidikan dengan tujuan untuk memberikan buku acuan bagi diskursus kepemimpinan masa depan terutama kepemimpinan transformasional yang mampu membawa perubahan yang sangat mendasar bagi organisasi profit maupun non profit terutama dalam organisasi pendidikan.
Hubungan antara birokrasi public dan politik merupakan isu menarik yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Dalam dataran teori, hubungan ini termanifestasikan dalam relasi “cinta” dan “benci” antara disiplin ilmu politik dan administrasi public. Bagaimana implikasi terjadinya pergeseran system politik dari system presidensial kea rah system parlementer terhadap dinamika kehidupan b…
Buku ini menjelaskan metode pengembangan SOP khusus lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Buku ini mengupas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, sasaran SOP, langkah penyusunan SOP, sistem pengendalian, format, dan contoh penyusunan SOP. Buku ini khususnya ditujukan untuk pejabat yang bekerja dilingkungan pemerintah yang terkait dengan sistem pengendalian, pelapo…
Buku ini menjelaskan tentang perpustakaan, masyarakat dan negara. Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari 61 negara yang disurvei mengenai Peringkat Literasi Negara-Negara di Dunia, yang diukur melalui perilaku masyarakat dalam aktifitas literasi berikut ketersediaan sumber-sumber informasi pendukung literasi. Gerakan masyarakat untuk meningkatkan minat baca perkuat oleh kebijakan Pemerintah…
Menurut penulis buku ini Islam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Buku ini juga menganalisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang menurut penulis memberikan dukungan kepada penerapan hukum kekayaan intelektual yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Tahun 2002 mestinya menjadi momentum bagi presiden Megawati untuk memperbaiki kinerja aparat hukum. Nyatanya, ia tidak memanfaatkan momentum itu. Catatan berbagai lembaga pementau mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, kejaksaan dan kepolisian terus menerus berkurang.