Harmonisasi kebijakan jaminan kesehatan melalui telaah UU SJSN dan UU BPJS

Buku ini membahas disharmonisasi antara UU SJSN dan UU BPJS yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program JKN, mulai dari struktur organisasi, kepesertaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan dana, hingga penegakan hukum. Dengan pendekatan analitis dan berbasis bukti, buku ini menguraikan kelemahan regulasi serta dampaknya terhadap tata kelola dan pelayanan JKN, sekaligus menawarkan strategi h…

Kudeta Putih ; Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indo…

Buku ini mengkaji reformasi ekonomi Indonesia sebagai “kudeta putih”, menelaah pelembagaan kepentingan asing, perubahan kebijakan ekonomi, serta dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi nasional pascareformasi.

Bunga Rampai Accountability Brief : Triwulan I 2023

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 172 hal.; 22cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.3 BUN

Implementasi Pembiayaan Berkelanjutan di Negara Berkembang : Pengalaman Indon…

Buku ini mengkaji implementasi pembiayaan berkelanjutan di negara berkembang dengan fokus Indonesia, membahas kebijakan, praktik sektor keuangan, tantangan, serta peran institusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dinamika Kerja Sama Ekonomi & Keuangan Regional & Bilateral dalam upaya mewuj…

Pemerintah telah mencanangkan Visi Indonesia 2045 untuk mencapai cita-cita menjadi salah satu dari lima besar kekuatan ekonomi dunia pada ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-100. Pemerintah juga telah mengidentifikasi berbagai potensi yang perlu diwujudkan serta tantangan yang harus diatasi untuk mencapai cita-cita besar tersebut. Dalam hal ini pemerintah tidak hanya perlu menyia…

Resilient & Sustainable Economic Recovery Indonesia G20 Presidency

Kecenderungan ekonomi global saat ini telah ditambah dengan tingginya ketidakpastian yang dibawa oleh pandemi global, perang Rusia-Ukraina, dan faktor-faktor lain yang tidak dapat diprediksi telah mengharuskan kebutuhan untuk memiliki wawasan empiris baru yang lebih mencerminkan realitas saat ini. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa Kementerian Keuangan berkewajiban untuk mensponsori p…

Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Notaris

Notaris sebagai suatu profesi menempati posisi sebagai pejabat umum dan dalam posisinya itu sebagai profesional di bidang hukum, notaris berperan dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum (law enforcement). Sebagai pejabat umum, Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya dan …

Hukum Pidana Lingkungan: Penguatan Relasi dalam Penanganan Kasus Tindak Pidan…

Pada dasarnya, buku ini menelaah hambatan penanganan tindak pidana lingkungan, secara khusus di kawasan suaka alam. Fokus tempatnya di kawasan suaka margasatwa Barumun, Sumatra Utara. Kasus yang ditelaah buku ini menarik karena melibatkan banyak aktor: rakyat biasa, perangkat desa, pebisnis, hingga anggota TNI yang menjabat direktur utama pada perusahaan dalam perkara ini. Itulah yang membuat p…

Advokasi Hukum Mewujudkan Hak Warga Negara atas Lingkungan Hidup dan Sumber D…

Sumber daya alam yang melimpah tidak serta-merta membawa kesejahteraan bagi rakyat luas. Dalam banyak contoh, limpahan sumber daya alam yang kelak mengundang eksplorasi industri oleh pemilik modal justru merugikan rakyat. Lalu, di mana dan seperti apa eksistensi negara, baik dalam proses pengelolaan sumber daya alam-yang tidak merata imbasnya ke seluruh rakyat-maupun saat terjadi dampak ekstern…

Takhta Raja-Raja Jawa

Buku ini ditulis dengan menggunakan kosakata yang ringan sehingga para pembaca dapat mudah memahami isi dari buku ini. Dengan isi yang dijabarkan secara rinci membuat para pembaca akan paham terhadap informasi yang disampaikan. Selain itu, buku ini ditulis juga dengan harapan dapat membantu para pembaca dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan terkait sejarah yang ada di Indonesia khususnya…

Politik Hukum : Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan

Politik hukum dikonsepsikan sebagai kebijakan publik (public policy) untuk menetapkan hukum mana yang perlu dipertahankan, direvisi, atau diciptakan untuk mencapai tujuan negara. Buku ini dikonsepsikan sebagai kebijakan publik, juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang politik hukum.

Universal Health Coverage (UHC): Perspektif kesehatan dan kesejahteraan

Cakupan semesta yang dicita-citakan dalam program JKN, program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan menargetkan akan dicapai pada bulan januari 2019 di seluruh Indonesia. UHC merupakan harapan dan target yang ingin diraih oleh negara dalam rangka menjamin fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan kesehatan dasar masyarakat. Masalah UHC,bukan semata cakupan jumlah peserta program JKN, m…

Peningkatan Layanan Unit Kerja melalui Pembuatan Panduan Singkat Tata Kelola …

Isu yang diangkat pada aktualisasi ini adalah “Belum adanya Panduan Singkat Tata Kelola Rapat Pleno Komite IV” yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli- 26 September 2022. Isu tersebut diangkat didasari oleh belum adanya panduan yang memudahkan pegawai di Sekretariat Komite IV dalam mengetahui tahapan pelaksanaan rapat, dan mengetahui hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam persiapan pelaksana…

Transisi Energi: Suatu Kebijakan, Implementasi, dan Pendanaan

Pada saat ini, kebutuhan energi masih didominasi oleh energi fosil yang bersumber dari bahan bakar minyak dan batu bara. Namun, pemerintah terus berupaya agar penggunaan bahan bakar fosil tersebut berkurang dan bertransisi menuju penggunaan energi terbarukan seperti biomassa, panas bumi, angin, dan surya. Selain untuk mengatasi energi fosil yang semakin terbatas, kebijakan transisi energi juga …

Aib

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3684-33-x

Deskripsi Fisik

xv,317 hal. ; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

813 COE a

Sistem Ekonomi Pancasila

Buku ini merupakan rekonstruksi pikiran dan cita-cita para pendiri negara di bidang ekonomi. Penelusuran kami menunjukkan bahwa pemikiran dasar tentang ekonomi Indonesia telah diletakkan oleh Bung Hatta sejak tahun 1932. Dalam pidatonya, “Ke Arah Indonesia Merdeka” (1932), Bung Hatta menyatakan: “Pendeknya cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian rakyat, semuanya haru…

Optimalisasi Kegiatan Rekonsiliasi Internal untuk Penyusunan Laporan Keuangan…

Laporan ini membahas proses rekonsiliasi internal dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 di Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Rekonsiliasi internal bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan yang dicatat sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat wa…

Peningkatan Administrasi Layanan Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Perle…

Upaya untuk peningkatan administrasi pelayanan penyimpanan dan pendistribusian barang perlengkapan khusus ATK dan ARTK agar gudang rapi dan bersih, tertib administrasi pencatatan keluar masuk barang, gudang yang rapi dan menghasilkan laporan barang yang akurat, tepat dan cepat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan pengadaan barang, perlu dilakukan penerapan budaya kerja 5R

Digitalisasi Informasi Pembiayaan Sekretariat Jenderal DPD RI (SIP-SETJEN)

Penulis Aksi Perubahan Digitalisasi Informasi Pembiayaan Sekretariat Jenderal DPD RI (SipSetjen) guna mewujudkan pelayanan prima Subbagian Perbendaharaan Belanja Sekretariat Jenderal dengan berbasis website, pelayanan yang sebelumnya konvensional bertransformasi ke digital dengan pemanfaatan teknologi yang merupakan aktualisasi dari hasil pembelajaran sebagai peserta Pendidikan dan Pelatihan Ke…

(Penyusunan Buku Saku dalam Rangka Optimalisasi Jangkauan Ekspose Hasil Kajia…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-