Partisipasi Pemilih Pemilu 2014 Dalam Angka

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.6 KPU p

Upacara Tradisional Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

392.1 IND

Sewindu komisi hukum : mendorong reformasi hukum di Indonesia

Buku laporan ini merupakan laporan dari pelbagai aktivitas yang sudah dilakukan oleh KHN sepanjang tahun 2008. Dengan demikian apa yang tersaji dalam buku ini praktis merupakan panduan yang menuntun pada realisasi program kerja. Selain berisi program-program yang sudah dilakukan, buku ini juga memuat laporan keuangan KHN. Hal ini, tentu saja menjadi sangat penting untuk diketahui masyarakat seb…

Hubungan luar negeri Indonesia selama orde baru

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8026-24-1

Deskripsi Fisik

xi, 235 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

Buku ini bertujuan agar masayarakat dapat memahami dengan lebih mudah dan lebih tepat tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang. Format penyajian berbentuk matrik unsur tindak pidana korupsi yang memuat unsur-unsur dari setiap bentuk/jenis tindak pidana korupsi dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah memahami bagaimana cara mengalisa suatu perbuatan. Tujuannya, masyar…

Hasil perolehan suara per tps pemilu 2004 melalui it kpu: propinsi 72. sulawe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977 di Jawa Tengah

Terbitan ini merupakan lanjutan dari terbitan sebelumnya (dimulai dari Bab IX hingga XIII) yang memuat peraturan-peraturan serta lampiran-lampiran terkait pelaksanaan pemilihan umum di daerah Jawa Tengah.

Kedaulatan frekuensi: regulasi penyiaran, peran KPI, konvergensi media

Di tengah gejolak konvergensi media, fenomena konglomerasi bisnis penyiaran, dan ketidakberdayaan UU Penyiaran, peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai "penjaga moral bangsa" merupakan sebuah keniscayaan.

Kedaulatan Frekuensi : Regulasi Penyiaran, Peran KPI, Dan Konvergensi Media

Indonesia perlu segera menegakkan kedaulatan frekuensi di wilayah udaranya. tanpa kedaulatan ini, arus deras informasi global bakal tak terbendung dan menenggelamkan idealisme kepenyiaran radio maupun televisi dalam cengkeraman bisnis semata. Dampak lanjutannya, nilai-nilai asing, yang tak selalu positif bakal dengan gampang merasuki kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. ditengah gejola…

Pedoman Perizinan Penyiaran: Buku Kerja Perizinan Penyiaran Komisioner KPI

Proses perizinan penyiaran merupakan sebuah proses yang wajib dilalui oleh semua lembaga penyiaran untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Dalam proses perizinan ini, meski dilakukan Bersama-sama dengan pemerintah, namun peran KPI sangat signifikan. Permohonan awal semua izin penyelenggaraan penyiaran diajukan melalui KPI, serta pada tahap akhirpun izin tersebut diberikan oleh negara …

Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014: Studi atas Kehadiran dan Ketidakhadira…

Meskipun partisipasi memilih merupakan bagian dari perilaku politik, namun untuk mengidentifikasi kecenderungan memilih seseorang, maka perlu dibedakan antara perilaku memilih dengan perilaku politik lainnya. Terjadi kecenderungan bahwa semakin sadar seseorang terhadap politik yang ditunjukkan pada pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga, dan juga semakin sensitif seseorang terhadap …

Naskah Akademik: Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut: Studi Kelayakan …

Buku ini terdiri dari dua bagian: 1)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut, 2)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut: Studi Kelayakan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Beberapa pokok yang dimuat dalam laporan ini antara lain latar belakang, maksud dan tujuan kajian, tinjauan pustaka, gambaran kondisi eksisting, hasil pengolahan data menurut PP No. 78 Tahun 2007, serta rencana kegiata…

Naskah akademik: Laporan awal pengkajian persyaratan tekhnis pembentukan Kabu…

Kajian ini dilakukan dengan berdasarkan pada data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan pada data dibebapa instasi terkait baik dipropinsi Maluku Utara maupun di Kabupaten Halmahera Selatan serta observasi data2 dilapangan yang bersumber dari data kecamatan maupun desa sekepulauan OBI, Oleh karena itu total skor dari 11 faktor dan 35 indikator pada calon Daerah Kabupaten Kepulauan OBI mau…