Upaya pemenuhan hak ekosob telah dilakukan pemerintah Indonesia, dan diteguhkan dengan berbagai regulasi, baik internasional maupun nasional. Pemerintah (pusat dan daerah) berdasarkan Kovenan Ekosob menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak ekosob. Di tingkat pemerintahan daerah yang pada era otonomi daerah menjadi penanggung jawab pengelola…
Pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid, yang baru berjalan setahun, banyak mendapat sorotan terutama dalam kebijakan luar negerinya yang dinilai sangat kontroversial, baik dari perspektif masyarakat awam maupun bagi mereka yang biasa berkecimpung dengan analisis dan pembuatan kebijakan luar negeri.
Perubahan lingkungan strategis yang dipacu oleh pesatnya ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi serta informasi menuntut pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Salah satu trend yang berkembang saat ini adalah pemanfaatan internet dan teknologi melalui digitalisasi pelayanan. Mengacu kepada hal tersebut, pengarsipan pada masa kini membutuhkan dukungan teknologi informat…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang sangat penting dalam konteks politik dan pemerintahan suatu negara. Sebagai badan legislatif yang mewakili kehendak rakyat, DPR memainkan peran sentral dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan pengambilan keputusan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, DPR secara konsisten menjadi fokus pemberitaan…
Aksi perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dengan inisiatif "CUTI'E Pegawai," bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan cuti pegawai melalui pendekatan digital. Latar belakang perubahan ini adalah kekurangan data laporan cuti yang akurat dan real-time, yang menghambat proses pemantauan kinerja. Ini disebabkan oleh ket…
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah penggerak utama dalam merumuskan hingga mengimplementasikan kegiatan di berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Mengacu kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pega…
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai pegawai pemerintah, ASN memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yan…