Buku ini walaupun berasal dari berbagai tulisan, pada dasarnya merupakan satu kesatuan utuh. Teori-teori inovasi, baik yang lama maupun yang paling baru, dijadikan pijakan untuk meneropong aktivitas organisasi dalam menyiasati disrupsi dan pandemi agar tetap eksis bahkan memenangkan pasar. Contoh-contoh kasus berasal dari organisasi lokal maupun perusahaan multinasional di mana pada era disrups…
Ulasan komprehensif dalam buku ini tentang mediasi penal (penal mediation) dari perspektif sistem peradilan pidana Indonesia dilakukan melalui lembaga adat. Dimensi kearifan lokal hukum adat berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius dalam praktik sosial pada masyarakat Indonesia, lembaga mediasi penal sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi antara lain pada masyarakat Papua, Ace…
Buku ini merupakan seri ke 8 dari buku-buku yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Sains dan Doktor FEB UGM. Topik yang diambil untuk buku ini adalah "Riset Berbasis Kecerdasan Buatan: Metoda dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis." Topik ini dipilih karena perkembangan kecerdasan buatan yang sangat pesat yang sudah menjangkau ke semua bidang termasuk bidang bisnis. Kecerdasan buatan akan sangat…
Menguraikan permasalahan seputar hukum acara pidana, terdiri dari 6 Bab dengan bahasan diantaranya perihal dimensi hukum acara pidana Indonesia;Hak, tugas dan kewenangan para pihak dalam hukum acara pidana; Aspek-aspek substansial surat dakwaan; Prosedural administrasi,proses acara persidangan dan alat-alat bukti serta sistem pembuktian perkara; Hakikat putusan hakim dalam perkara pidana dan up…
Tidak ada yang lebih tunggang langgang ketika era bernama 4.0 menerjang semua aspek kehidupan. Terlebih pada ranah organisasi, baik itu yang berbentuk bisnis, yayasan, organisasi sosial hingga pemerintahan. Era 4.0 digerakkan oleh tiga aktor utama. Pertama, teknologi, dalam wujudnya bernama internet of things, cloud, big data, maupun artificial intelligence. Kedua, biologi dalam wujud DNA dan g…
Pemekaran daerah haruslah dilandasi dengan tujuan keberadaan pemerintah itu sendiri. Pemerintah harus bisa hadir dan bisa dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Gagasan Pemekaran Papua yang digulirkan oleh A.P. Youw ini ditujukan untuk meraih kesejahteraan. Berbekal ilmu pemerintahan dan pengalaman sebagai pamong di Papua, ia dengan konsisten menggagas pemekaran Papua. Bahkan membawanya dalam …
Dokumen ini membahas profil Dr. Bambang Setyo Wahyudi, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, serta kontribusinya dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia melalui buku yang ditulisnya. Buku tersebut menyoroti pentingnya pencegahan korupsi yang sering kali diabaikan dibandingkan dengan penegakan hukum. Selain itu, dokumen ini juga menguraikan teori-teori pengakuan dalam konteks hukum…
Buku ini diawali dengan penjelasan sejarah evaluasi program, definisi evaluasi program, karaktersitik evaluasi program, mitos evaluasi program, jenis-jenis evaluasi program, kerangka dan standar evaluasi program, teori evaluasi program, dan diakhiri evaluasi program pada pekerjaan sosial. Program evaluasi pekerjaan sosial memiliki tiga tingkatan, yaitu tingkat evaluasi pada klien, tingkat prakt…
Laporan keuangan bagi eksekutif nonkeuangan ibarat bahasa asing. Apalagi, semakin tinggi posisi mereka, semakin sering mereka berhubungan dengan laporan keuangan. Oleh karena itu, memahami laporan keuangan adalah suatu kebutuhan untuk memudahkan eksekutif berkomunikasi dalam bahasa keuangan dengan fasih. Selain itu eksekutif harus memahami bisnisnya untuk mendapatkan pemahaman yang mengagumkan.
Hubungan antara birokrasi public dan politik merupakan isu menarik yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Dalam dataran teori, hubungan ini termanifestasikan dalam relasi “cinta” dan “benci” antara disiplin ilmu politik dan administrasi public. Bagaimana implikasi terjadinya pergeseran system politik dari system presidensial kea rah system parlementer terhadap dinamika kehidupan b…
Bagian pertama dalam buku ini membahas secara intens tentang hukum pidana materiil dari asas, teori hukum pidana dalam konteks normatif, teoritisdan perbandingan hukum, Bagian kedua, membahas hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana adat, Bagian ketiga, mengkaji tentang hukum pidana formal, kebijakan dan sistem peradilan pidana dalam perspektif ius constitutum maupun …
Tema utama buku ini adalah: peralihan kekuasaaan dan keterpurukan ekonomi;orde baru restrukturisasi politik,sentralisasi fiskal,kebijakan keuangan pusat-daerah,kelemahan administratif dan kontrol;transisi kebijakan daerah setelah orde baru; pelaksanaan desentralisasi di tengah kemelut politik;politik birokratis dan akuntabilitas fiskal; gagasan baru dalam kebijakan fiskal; dan legislasi 2004.
Buku ini memberikan gaya pembahasan yang berbeda dengan literatur perpajakan pada umumnya karena penyajiannya yang menggunakan model tanya jawab dan kasus perpajakan. Selain memaparkan teori dan konsep, buku ini juga menguraikan contoh-contoh perhitungan pajak yang disesuaikan denganaplikasi nyata.
Pengadilan hubungan industrial sebagai sebuah spesifikasi dari peradilan umum maka polarisasi penanganan perkara perselisihan hubungan industrial memerlukan aspek dan dimensi yang bersifat khusus pula sehingga memerlukan sebuah pendalaman dalam menangani pola-pola penyelesaian perkara persellisihan hubungan industrial yang bersifat krusial dan menimbulkan banyak problematika.
Kebijakan-kebijakan publik yang diselewengkan oleh aparat tidak hanya menyangkut nilai-nilai administrasi yang menghubungkan penguasa dan rakyat, tetapi juga menyangkut kelangsungan pembangunan dan kemajuan ekonomi masyarakat itu sendiri. Oleh karen itu, untuk menguraikan kembali landasan etika bagi para pejabat sebai perencanan dan pelaksana tugas-tugas administrasi negara, buku ini dapat dija…
Pada satu sisi, putusan hakim merupakan dimensi paling menentukan dalam proses perkara perdata. Akan tetapi, di sisi lainnya banyak menimbulkan problematika karena putusan hakim yang dibuat tidak mengindahkan aspek normatif lazimnya menimbulkan permasalahan tersendiri ketika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
Adapun pembahsan dari buku ini mencakup, kajian teoritis asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks negara hukum, tinjauan umum atas konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti koruspsi.