Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBP pada Kementerian ESDM dalam Meningkatka…

data dari laporan keuangan KESDM menunjukan realisasi PNBP merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting disamping penerimaan yang bersumber dari pajak bagi pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara. oleh karena itu, optimalisasi PNBP perlu dilakukan agar pendapatan negara mampu mencapai hasil yang maksimal. bedasarkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015 s.d tah…

Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia

Indonesia sejak dahulu telah mengimpor aneka ragam agama, kesusastraan, ilmu, teknik, dan berbagai jenis produk peradaban lainnya yang berasal dari India, Timur Tengah, Tiongkok serta Eropa yang kemudian diolah, disesuaikan, dikembangkan, sehingga menjadi bagian utuh dari kebudayaan Indonesia. Semua ini terjadi melalui proses penerjemahan. Maka jelas, terjemahan merupakan salah satu fenomena te…

Hukum Administrasi Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang l…

Mediasi penal terhadap perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)

Buku ini menguraikan tentang kewenangan penegak hukum, menganalisa putusan perkara KDRT, serta terhadap pihak yang berkaitan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan analisi yang tajam terhadap beberapa putusan hakim dan model mediasi di negara lain. Buku ini mengungkapkan berbagai problema hukum khususnya hukum pidana yang berhubungan dengan persoalan penyelesaian perkara kekerasan d…

Penggunaan Hak atas Tanah untuk Industri

Buku ini membahas urgensi pembaruan agrarian pada era indutrialisasi, prinsip-prinsip tata guna tanah dan penggunaan tanah, penggunaan hak atas tanah untuk industry baik sebelum maupun setelah berlakunya UUPA, implikasi perjanjian TRIMS terhadap hokum agrarian Indonesia, implikasi PP Nol 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah terhadap industrialisasi, p…

Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, …

Dalam buku ini dibahas isu-isu politik yang sampai sekarang ini masih kontroversial di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Diawali dengan pemaparan konsep pemikiran Islam klasik hingga ke era modern, buku ini kemudian membahas konsep dan isu spesifik yang berkembang pada masing-masing konteks, dan dikaitkan dengan analisis teologis dan konseptual, seperti hubungan negara dengan agama, demokrasi…

Hukum Perseroan Terbatas

Di negara-negara yang mengikuti Civil Law tradition, undang-undang dijadikan sebagai sumber hukum yang primer. Bagi Indonesia yang sistem hukumnya sangat dipengaruhi oleh tradisi Civil Law, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi sumber hukum yang primer berkaitan dengan hukum perseroan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dan mendalam akan norma hukum tersebut p…

Perjanjian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu perjanjian brnama jual beli ini adalah perjanjian yang paling banyak dipakai oleh masyarakat baik oleh masyarakat bisnis maupun bukan bisnis.Walaupun jual beli ini merupakan perjanjian yang paling banyak dipakai masyarakat, tetapi sangat sedikit pustaka yang membahas jual beli secara mendalam.

Protes Cinta! Republik Iblis

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3722-35-5

Deskripsi Fisik

xxvi, 153 hal.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

808.1 PAT p

Hukum tanah adat

buku ini berisi tentang dasar-dasar pokok hukum tanah Indonesia, hukum tanah pada umumnya, spesus, yus constituendum, undang-undang pokok agraria 24 - 9 - 1960.

Fakta dan Data Yahudi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

956.94 SAI f

Membangun Konsensus

Akbar Tanjung, terlepas dari cacian dan hujatan bertubi-tubi yang ditunjukan kepadanya adalah sebuah fenomena. Ia sering dikatagorikan sebagai figur politisi prifesional yang memiliki semangat konsensus. Artinya, pemikiran maupun langkah-langkah praktisi politiknya tampak lebih mengedepankan jalur kompromi atau kerjasama bukan dengan cara menabuh genderang.

Biografi, Pemikiran, Dan Perjuangan A. Dahlan Ranuwihardjo

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

268 Hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

923.2 BIO

Profil Pejuang Angkatan '45

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9151-01-5

Deskripsi Fisik

301 HAL. : IL.; 26 CM

Judul Seri

-

No. Panggil

923.5 PRO

Kekuasaan Presiden Dalam UUD 1945 Sangat Besar

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-412-202-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

353.032 IND k

Beberapa Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Bidang Hak Kekayaan Intelektual…

Kumpulan beberapa putusan dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini dapat memberikan catatan sejarah bagi khasanah dunia hukum khususnya bidang hukum perdata yang dapat dijadikan referensi bagi para penegak hukum dan masyarakat.

Sejarah Mazhab Frankfurt

Buku ini mencoba memotret dinamika yang terjadi di dalam mazhab frankfurt, proses yang harus dilewatinya dalam melahirkan karya-karya brilian yang hingga saat ini masih diperhitungkan di kancah ilmu-ilmu sosial, sampai pembenturan pemikiran dan kepentingan dengan pihak kawan maupun lawan.

Mencari Bening Mata Air

Bila Quran dipandang sebagai pedoman atau panduan hidup umat Islam, pertanyaannya adalah: apakah umat Islam – termasuk ustadz dan mubalig yang sering mengisi acara uraian hikmah Nuzulul Quran itu – sudah bisa membacanya? Bila sudah, seberapa jauh mereka memahaminya dan sejauh manakah pemahaman mereka itu melandasi atau mewarnai amaliyah mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi logis muncul…

Panitera pengadilan tugas, fungsi & tanggungjawab

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8409-47-7

Deskripsi Fisik

xii, 537 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.016 MUS p

Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sist…

Buku ini menganalisis dua aspek pluralisme hukum di Indonesia, wilayah politik puralisme hukum dan wilayah konflik pluralisme hukum.