Buku ini terdiri dari tiga bagian, pertama, berisi kajian tentang konsep corporate social responsibility dan perdebatannya serta tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif sosiologi. kedua, berisi kajian tentang strategi pemberdayaan melalui CSR, peran CSR dalam upaya meredam konflik sosial dan konstibusi corporate social responsibility dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. ketiga, beri…
Judul asli: banishing bureaucracy: the five strategies for reinventing government
Buku ini menguraikan tentang asas dan latar belakang suatu ketentuan hukum acara pidana. Dalam pandangan penulis, seorang aparat penegak hukum apakah itu polisi, jaksa, hakim ataupun penasehat hukum bukan saja harus megerti penafsiran kata-kata yang tertulis dlam undang-undang, tetapi yang lebih penting adalah memahami makna, latar belakang serta filosofi dari setiap peraturan hukum acara pida…
Buku ini terdiri dari lima tulisan tentang pemberdayaan masyarakat. Pertama, menelaah tentang penerapan prinsip pembangunan masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan perkotaan di Batam. Kedua, menguraikan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan dalam upaya peningkatan kualitas sanitasi daerah pesisir, ketiga, melihat kontribusi restorasi ekosistem di hutan produksi terhadap konservasi …
perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat dewasa ini merupakan sebuah keniscayaan, Manusia dengan menggunakan ilmunya menciptakan berbagai alat untuk memudahkan hidupnya, akan tetapi ketika keberadaan alat-alat itu justru menciptakan ketergantungan maka timbul masalah. modernisasi sebagai proses perubahan menimbulkan disharmonisasi yang tidak terelakkan antara budaya dengan sistem. Manusia ter…
Korupsi merupakan salah satu isu krusial yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia saat ini. Bagian pertama buku ini memuat 4 tulisan dari perspektif hukum mengenai KPK. Dalam perspektif hukum, analisis berupa politik hukum pemberantasan korupsi: arah kebijakan pemberantasan korupsi dalam pemerintahan Jokjowi;KPK sebagai trigger mechanism dalam sistem peradilan pidana;Kewenangan penuntutan …
Secara teoritis kebijakan desentralisasi dapat menimbulkan dorongan positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, karena desentralisasi elemen masyarakat sipil mempunyai peluang besar dalam memantau tindakan pemerintah dan mendekatkan jarak komunikasi dengan kaum miskin. Namun desentralisasi juga bisa ditolak oleh masyarakat bila hanya untuk menjadi alasan…
Anotasi UU KIP ini merupakan salah satu bentuk kepedulian ICEL dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Mengingat masih lemahnya pendokumentasian hukum di negara kita saat ini. Anotasi UU KIP ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan UU KIP.
Buku ini mencoba menemukan dan mengemukakan pergeseran kualitas hidup manusia yang disebabkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Kajian ini mencoba untuk mengungkap disharmoni yang ditimbulkan oleh ilmu dan teknologi terhadap kualitas hidup manusia. Penulis menjelaskan perubahan sosial dalam perspektif sosiologi; juga membahas hukum tiga tahap Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Webber, Karl …
Buku ini merangkaikan secara konseptual dan kontekstual upaya untuk mewujudkan kesejahteraan. Tidak saja dengan program-program pengentasan kemiskinan, juga tidak hanya dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, namun lebih lanjut lagi memotret berbagai kearifan lokal yang selama ini sudah berkembang di masyarakat sebagai pijakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk…
satu hal yang khas dari manajer ialah bahwa ia bekerja melalui orang lain. Bagi manajer, hasil adalah yang utama. Keberhasilan sebuah pendidikan dan pelatihan merupakan tugas seorang manajer. Seorang manajer harus dapat mengelola dan menggunakan keterampilan orang lain untuk mencapai hasil yang ditetapkan dan yang diinginkan. Referensi ini selain memberikan insiprasi, juga menawarkan saran-sara…
INPRES adalah salah satu dari berbagai kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Tujuan dari Inpres adalah menyediakan perawatan kesehatan, pendidikan dasar, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur baru infrastruktur yang ada dan membangun, pemerintah melalui Inpres menyediakan sarana bagi masyarakat miskin untu…
buku ini merupakan laporan penelitian mengenai kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin dengan melakukan studi kasus pembangunan masyarakat terhadapa program pengentasan kemiskinan perkotaan di Kota Batam.
Pelaksanaan pembangunan ekonomi saat ini ternyata membawa banyak masalah yang perlu ditangani secara serius. Tampaknya bahwa pembangunan ekonomi yang memiliki orientasi pertumbuhan menyatakan pertumbuhan ekonomi, meskipun fantastis penampilannya. Terlihat jelas ketika kekuatan ekonomi kita cenderung untuk mengambil dalam menghadapi guncangan moneter yang membuat krisis ekonomi dan pengaruh ke s…
Fenomena pembangunan bukan hanya soal ekonomi atau bahkan pengukuran kuantitatif pendapatan, pekerjaan, dan ketidaksetaraan. Pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer, dan lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut.
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 2 - Juni 2011 ini berisi artikel-artikel ilmiah dengan topik utama pemberantasan tindak pidana korupsi; antara lain: Mekanisme penindakan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi oleh T. Gayus Lumbun; Penuntutan perkara tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia oleh Ramelan; Penanggulangan tindak pidana korupsi dalam perspektif cri…
Uraian dalam buku ini tentang harkat dan martabat manusia (HMM). Dengan mengacu kepada HMM, dibahas lebih jauh tentang bagaimana situasi pendidikan yang terjadi dengan berbagai komponen yang ada di dalamnya. Interaksi antarkomponen situasi pendidikan itu dalam operasionalnya akan mewujudkan apa yang disebut kegiatan belajar dan proses pembelajaran. Kegiatan inilah yang menjadi esensi upaya pend…