Buku 30 tahun Indonesia Merdeka jilid 1 berisi tentang perjuangan bangsa Indonesia dari tahun 1945 - 1955, setelah sekian lama terbelenggu dalam penjajahan, pada tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia dengan PROKLAMASI menyatakan dirinya bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilakukan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Buku ini Juga beris…
Konsep parlemen bikameral dalam sejarah politik ktatanegaraan di Indonesia kerap berataut atau dikaitkan dengan negara federal. Sebuah simplikasi dan penyesatan tak terampunkan karena dalam realitas historisnya sebuah negara yang menerapkan parlemen bikameral secara utuh tak serta merta harus berbentuk federal.
Buku ini adalah merupakan sebentuk ikhtiar kelembagaan disertai dengan niatan politik tentang sebuah lembaga perwakilan yang lebih baik. Pandangan masyarakat tentang lembaga perwakilan baik DPR maupun DPRD yang masih diwarnai sinisme akibat serangkaian kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota DPR atau DPRD.
Buku Karya Prof. Dr. H. Rahardjo Adisasmita ini membahas mengenai dimensi tata ruang tematik, tata ruang ekonomi, dan tata ruang pembangunan. Tata Ruang Pembangunan diartikan sebagai wadah (arena) di tempatkannya berbagai kegiatan pembangunan. Selain hal tersebut, buku ini juga mengulas pentingnya dimensi tata ruang dalam perencanaan pembangunan, klasifikasi tata ruang wilayah, teori-teori pert…
: Dalam buku ini (yang terdiri dari 21 Bab) dibahas berbagai dimensi dalam bidang ekonomi wilayah, yaitu meliputi teori lokasi dan aglomerasi; teori kutub pertumbuhan; wilayah sebagai elemen (unsur) struktur spasi; klasifikasi wilayah; keterhubungan dan ketergantungan antar wilayah; memilih wilayah untuk pembangunan; pembangunan wilayah yang komprehensif; implementasi dan perencanaan pembanguna…
Dalam rentang sejarah penegakan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana, ada demikian banyak kasus yang menyita perhatian publik sekaligus menghabiskan energi bangsa ini. Sebut saja kasus Texmaco, Dipasena, dan Asian Agri, perusahaan-perusahaan raksasa yang terjerat pelanggaran pidana kelas kakap dan akhirnya harus bertempur selama bertahun-tahun di pengadilan. Mereka yang terlibat dalam kas…
Buku ini merupakan karya terkini penulis dan kelanjutan dari 4 (empat) buku sebelumnya, yaitu Teori Hukum Integratif (2012), Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana (2016), Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (2017), dan Moral Pancasila, Hukum, dan Kekuasaan (2020). Buku yang kelima ini merupakan pemikiran penulis mengenai politik pemidanaan terhadap korporasi dengan mendasarkan …
Buku ini mengurai sistem peradilan pidana secara total khususnya di Indonesia sehingga diperoleh sebuah gambaran yang utuh. Dibagi ke dalam empat bab, yang menguraikan pertumbuhan dan perkembangan sistem peradilan pidana dengan pendekatan model konvensional dan non konvensional, pengkajian akan eksistensi aliran abolisionisme dan plea bargaining system yang dikembangkan dalam sistem hukum commo…
Managing Indonesia's Transformation: An Oral History is an account of Ginandjar Kartasasmita's career in the Indonesian government, both under Presiden Suharto and in the post-Suharto era. Based on all the ministerial position in which Kartasasmita has served the government, the book provides readers candid insights into the domestic and how policies were formulated and implemented in Indonesia…
Pembangunan di tanah air sampai sekarang ini masih berorientasi kearah daratan, karena hampir seluruh penduduk berdiam di daratan. Pada masa yang akan datang terdapat kecenderungan bahwa akan ada pergeseran dalam pemanfaatan sumberdaya alam menuju kewilayah pesisir dan perairan laut, oleh karena itu pembangunan harus diarahkan selain kedaratan juga kearah perairan laut secara simultan dan propo…
Bagian pertama buku ini berisi hal-hal yang membahas arbitrase secara konseptual, sejarah pengaturan dan perkembangan perkara arbitrase di Indonesia dan pembatalan putusan arbitrase. Pembahasan ini tersaji pada Bab 1 sampai 3. Bagian kedua berisi kasus-kasus sengketa arbitrase terkait permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat lebih cepat mendapatkan kekuatan hukum tetap dari pengadilan seka…