Buku kebijakan inovasi di daerah dalam tatanan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002: konsep dan implementasinya di Jawa Timur dan Jawa Tengah menyoroti pelaksanaan kebijakan iptek dan industri di daerah. Dua provinsi, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah dijadikan bahan studi kasus penerapan Undang-undang Sisnas P3 Iptek dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis iptek di dua daerah tersebut. Salah…
Memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini ditulis secara luas dan mendalam maka buku ini membahas mengenai; hukum pada umumnya, hukum perdata, hukum perseorangan, hukum kebendaan, hukum perikatan, hukum perjanjian syariah dalam ekonomi syariah, hukum dagang, merger, akuisi, d…
Penerimaan negara bukan pajak sebagai salah satu unsur pendapatan negara dalam APBN merupakan aspek yang sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan negara diluar sektor pajak. Hukum penerimaan negara bukan pajak adalah sekumpulan peraturan tertulis yang mengatur bagaimana cara negara memberikan pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga mendapat imbalan secara langsung dari yang me…
Over the last fifteen years the world’s largest developing countries have initiated market reforms in their electric power sectors, from generation to distribution. This book evaluates the experiences of five of those countries – Brazil, China, India, Mexico and South Africa – as they have shifted from state-dominated systems to schemes allowing for a larger private sector role.
Buku ini memperkenalkan kita kepada sosok Khalifah ketiga ini, Usman bin Affan, paras muka, gerak-gerik dan kegemaranya, asal usul dan kedudukannya si samping nabi dan para sahabat, akhlak sebelum dan sesudah masuk Islam. Perkawinanya dengan Ruqayyah dan Um kulsum putri-putri nabi, sampai hijrahnya ke Abisinia.
judul asli:Islam the misunderstood religion
Buku ini merupakan buku pertama yang membahas tentang hukum acara peradilan pajak dalam kerangka menunjang pengembangan hukum pajak ke depan. Hukum acara peradilan pajak merupakan substansi hukum pajak yang digunakan oleh wajib pajak, kuasa hukum wajib pajak, pejabat pajak, dan hakim ketika menghadapi sengketa pajak pada pengadilan pajak dan Mahkamah Agung. Keberadaannya tidak boleh dikesamping…