Buku ini menyajikan analisis ilmiah dan perspektif nilai mengenai apa yang mesti dilakukan sehingga kehidupan di arena internasional bisa relevan dan bermanfaat bagi upaya manusia menyelesaikan masalah keseharian yang sangat jelas dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di arena internasional. Buku ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menunjukan cara pandang mahzab-mahzab dominan dalam Studi…
Hubungan antara birokrasi public dan politik merupakan isu menarik yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Dalam dataran teori, hubungan ini termanifestasikan dalam relasi “cinta” dan “benci” antara disiplin ilmu politik dan administrasi public. Bagaimana implikasi terjadinya pergeseran system politik dari system presidensial kea rah system parlementer terhadap dinamika kehidupan b…
Buku ini menjelaskan metode pengembangan SOP khusus lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Buku ini mengupas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, sasaran SOP, langkah penyusunan SOP, sistem pengendalian, format, dan contoh penyusunan SOP. Buku ini khususnya ditujukan untuk pejabat yang bekerja dilingkungan pemerintah yang terkait dengan sistem pengendalian, pelapo…
Menurut penulis buku ini Islam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Buku ini juga menganalisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang menurut penulis memberikan dukungan kepada penerapan hukum kekayaan intelektual yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Tahun 2002 mestinya menjadi momentum bagi presiden Megawati untuk memperbaiki kinerja aparat hukum. Nyatanya, ia tidak memanfaatkan momentum itu. Catatan berbagai lembaga pementau mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, kejaksaan dan kepolisian terus menerus berkurang.
membahas tentang pengabdian seorang Agus Sudono terhadap gerakan buruh
Buku ini mengusung satu tema tentang pembangunan daerah kepulauan yang strategis dalam pengambilan kebijakan harus menghadapi karakter dan tantangan tersendiri sebagai konseksuensi provinsi berbentuk kepulauan