Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia

Buku ini menelaah berbagai aspek pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Ada lima persoalan yang disorot: pertama, tentang hak pengusahaan perairan pesisir yang boleh diberikan kepada masyarakat lokal, nelayan tradisional, dan pelaku usaha; kedua, nilai strategis coral triangle initiative bagi masyarakat pesisir;ketiga, peran lembaga swadaya masyarakat internasional dala…

Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum

Maraknya anak berkonflik hukum yang terjadi akhir-akhir ini, telah menjadi bagain dari fenomena sosial di masyarakat. Peningkatan masalah ini tidak hanya dari jumlah anak yang terlibat namun juga terjadi peningkatan bentuk prilaku yang dilakuan anak. Penelitian ini akan menghapus proses hukum apa yang dihadapi anak berkonflik hukum, termasuk hak-hak anak yang terabaikan.

Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dal…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-24-1943-6

Deskripsi Fisik

xii, 234 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.044 TUT e

Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Buku ini merupakan ekspose komprehensif mengenai tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sejak 1999-2002. Berbagai tema utama yang dihadirkan antara lain: Reformasi hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia; Hukum tata negara Indonesia (hakikat, sumber, asas, dan sejarah); Konstitusi (konsep dasar, perubahan, dan pembuatan); Bentuk dan sistem peme…

Manajemen risiko: bagi manajer keperawatan dalam meningkatkan mutu dan kesela…

Buku ini disusun untuk memberikan bekal pengetahuan dan juga landasan untuk melaksanakan pengelolaan risiko dan hal ini juga sesuai dengan Permenkes No. 11 tahun 2017.

Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional

Buku ini mengupas secara komprehensif berbagai elemen dasar di bidang hukum perdata, mulai dari definisi dasar berlakunya hukum perdata, sampai sistematika dan bagian-bagian utamanya.

Hukum tata usaha negara dan hukum peradilan tata usaha negara Indonesia

Secara subtantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainnya, baik muatan maupun hukum acaranya. Hukum Tata Usaha Negara memaparkan garis besar mengenai pemerintahan - definisi, tindakan , perkembangan, hingga penegakan dan perlindungan terhadap warga negara (masyarakat).

Penggunaan Hak Budget DPR-RI Periode 2001-2004 (Studi Kasus Penetapan Anggara…

Tesis ini membahas tentang Penggunaan Hak Budget DPR RI Periode 2001-2004 (Studi Kasus Penetapan APBN Pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputeri). Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana DPR RI menjalankan Fungsi Anggaran yaitu dalam hal penggunaan hak budget yang dimilikinya, khususnya dalam rangka penetapan APBN pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputeri. Penelitian ini…