Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer

Hubungan antara birokrasi public dan politik merupakan isu menarik yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Dalam dataran teori, hubungan ini termanifestasikan dalam relasi “cinta” dan “benci” antara disiplin ilmu politik dan administrasi public. Bagaimana implikasi terjadinya pergeseran system politik dari system presidensial kea rah system parlementer terhadap dinamika kehidupan b…

Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi: Perubahan Politik Orde Baru ke Re…

Demokratisasi di Indonesia merupakan fenomena transformasi politik baru yang melibatkan berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memberi tekanan pada kapasitas dan kinerja sistem politik. Terutama soal pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, krisis ekonomi, dan kesenjangan sosial. Buku ini membahas teori-teori yang lebih relevan untuk membedah fenomena dan kasus-kasus sosial dalam era demo…

Desentralisasi fiskal: politik dan perubahan kebijakan 1974-2004

Tema utama buku ini adalah: peralihan kekuasaaan dan keterpurukan ekonomi;orde baru restrukturisasi politik,sentralisasi fiskal,kebijakan keuangan pusat-daerah,kelemahan administratif dan kontrol;transisi kebijakan daerah setelah orde baru; pelaksanaan desentralisasi di tengah kemelut politik;politik birokratis dan akuntabilitas fiskal; gagasan baru dalam kebijakan fiskal; dan legislasi 2004.

Desentralisasi Fiskal : Politik dan Perubahan Kebijakan 1974 - 2004

Edisi

ed.1

ISBN/ISSN

978-979-1486-31-6

Deskripsi Fisik

xx, 426 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

336.3 KUM d

Perpajakan Indonesia : pendekatan soal jawab dan kasus

Buku ini memberikan gaya pembahasan yang berbeda dengan literatur perpajakan pada umumnya karena penyajiannya yang menggunakan model tanya jawab dan kasus perpajakan. Selain memaparkan teori dan konsep, buku ini juga menguraikan contoh-contoh perhitungan pajak yang disesuaikan denganaplikasi nyata.

Merajut Sampit : Dalam Perspektif Global

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-97336-4-2

Deskripsi Fisik

xx, 337 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 ANW m

Hukum penerimaan negara bukan pajak

Penerimaan negara bukan pajak sebagai salah satu unsur pendapatan negara dalam APBN merupakan aspek yang sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan negara diluar sektor pajak. Hukum penerimaan negara bukan pajak adalah sekumpulan peraturan tertulis yang mengatur bagaimana cara negara memberikan pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga mendapat imbalan secara langsung dari yang me…

Etika administrasi negara

Kebijakan-kebijakan publik yang diselewengkan oleh aparat tidak hanya menyangkut nilai-nilai administrasi yang menghubungkan penguasa dan rakyat, tetapi juga menyangkut kelangsungan pembangunan dan kemajuan ekonomi masyarakat itu sendiri. Oleh karen itu, untuk menguraikan kembali landasan etika bagi para pejabat sebai perencanan dan pelaksana tugas-tugas administrasi negara, buku ini dapat dija…

Hukum Acara Peradilan Pajak

Buku ini merupakan buku pertama yang membahas tentang hukum acara peradilan pajak dalam kerangka menunjang pengembangan hukum pajak ke depan. Hukum acara peradilan pajak merupakan substansi hukum pajak yang digunakan oleh wajib pajak, kuasa hukum wajib pajak, pejabat pajak, dan hakim ketika menghadapi sengketa pajak pada pengadilan pajak dan Mahkamah Agung. Keberadaannya tidak boleh dikesamping…

Muhammadiyah dalam gonjang-ganjing politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 212 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.636 WAH m

Hukum-hukum Bacaan Al-Quran

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 206 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.120 2 Wah h

Perubahan Politik di Negara-Negara Eropa Timur

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-511-067-5

Deskripsi Fisik

xxii, 236 Hal. 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320 PER

Jangan Main-Main dengan Kemasan: Kupas Tuntas Berbagai Pertanyaan tentang Bra…

Buku ini berisi bahasan praktis seputar dunia kemasan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan para pelaku UKM, plus artikel-artikel seru untuk melengkapi bahasannya. Mulai dari bagaimana mencari nama brand yang tepat, material kemasan yang sesuai untuk produk tertentu, sampai masalah regulasi jika pelaku UKM mau melebarkan sayap bisnisnya lebih luas lagi. Disajikan dengan gaya …

Kantor hukum: pendirian dan manajemennya (teori dan praktik)

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-650-1

Deskripsi Fisik

viii, 214 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.068 HER k

Konsep dan penerapan ekonometrika menggunakan E-views

Topik yang dibahas dalam buku ini secara umum terbagi menjadi 2, meliputi pemahaman konsep dan penerapan. pada bagian awal, penjelasan dimulai dengan memberikan pemahaman dasar mengenai ekonometrika, dilanjutkan dengan bagaimana mengoperasikan software E-views. kemudian, dijelaskan pula mengernai konsep-konsep dasar si statistika seperti analisis korelasi, analisis regresi serta pengujian hipot…

Kejahatan di bidang perpajakan

Munculkan kejahatan di bidang perpajakan,didasarkan pada kaidah hukum pajak yang berupaya membedakan dalam bentuk seperti karena kelalaian atau dengan kesengajaan.Berbagai kejahatan di bidang perpajakan karena pelaksanaan hukum pajak,korbannya lebih banyak terarah kepada negara dibandingkan wajib pajak.Kejahatan di bidang perpajakan diatur pada pasal 36A UUKUP berupa (1)menghitung atau menetapk…

Hukum keuangan negara

Hukum keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Secara prinsip hukum keuangan negara dan keuangan negara memiliki aspek hukum yang terkait dengan membicarakan aspek hukum yang terkait dengan keuangan negara. Dalam buku ini dibahas mengenai konsep dan teori yang berkaitan dengan hukum keuangan negara antara lain mengen…

Profil Negara-negara Timur Tengah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-419-183-3

Deskripsi Fisik

x, 227 p. : il. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.1 PRO

Panduan Tata Tertib DPR RI

Buku panduan tentang Tata Tertib DPR ini ditulis untuk menjelaskan apa itu tata tertib, dan mengapa hal ini penting dalam mengatur pelaksanaan kegiatan di DPR, seperti tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Tata tertib juga akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota. Buku panduan ini dirumuskan berdasarkan (1) pengaturan menurut Undang-Undang mengenai MP…

Prodigy: jurnal perundang-undangan

Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 8 tulisan. Tulisan pertama mengupas tentang sejauh mana urgensi RUU tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tulisan kedua membahas tentang pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Tangerang. Tulisan ketiga menelaah penerapan uji pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alternatif menghada…