MARIA ULFAH atau yang biasa dipanggil "Itje", merupakan sosok menteri perempuan pertama di Indonesia yang bertugas sejak 12 Maret 1946, di masa pemerintahan Kabinet Sjahrir II. Maria Ulfah adalah salah satu tokoh perempuan di Indonesia yang memiliki kontribusi besar daiam perjuangannya membela hak-hak perempuan. Dia adalah anggota Komisi Rancangan Peraturan Perkawinan sebagai cikal bakai lahirn…
Ternyata upaya melakukan reformasi pendidikan dengan membentuk Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, tidaklah mudah mengimplementasikannya. Kekuatan quo dalam dunia pendidikan masih cukup kuat. Hal ini juga disebabkan karena dunia pendidikan sudah lama tidak mendapat perhatian dan prioritas dari negara. Justru itu menata kondisi yang sudah carut marut itu, sudah te…
Buku ini merupakan disertasi yang dijadikan buku. Disertasi ini mengupas tentang penulisan sejarah Jawa, yaitu dengan jalan menganalisa sebuah kitab sejarah, Sajarah Banten atau Babad Banten. Karena dua sebab kronik ini dipandang dari sudut historis dan historiografis menarik perhatian. Memang kronik ini merupakan kronik Jawa yang tertua yang kita kenal, dan sekalipun sebagian besarnya mengu…
2 eks
3 eks
Pada tahun 1946, Indonesia-belanda melakukan perundingan guna menuju proses dekolonisasi Indonesia. Untuk itu Belanda membentuk badan Komisi jenderal yang dipimpin matan Perdana Menterio Willem Schermerhorn sebagai delegasi resmi untuk berunding dengan pi
Hukum dagang sebagai ilmu yang diajarkan di berbagai fakultas hukum di Indonesia. Secara aksiologis bahwa hukum dagang diberikan untuk membekali dan memperkuat pemahaman dasar dalam mendalami aspek hukum perusahaan dengan berbagai perkembangannya seperti hukum surat berharga, hukum hak atas kekayaan intelektual, hukum pengangkutan, hukum asuransi dan pasar, modal. Isi buku ini membahas tentang …
Buku kebijakan inovasi di daerah dalam tatanan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002: konsep dan implementasinya di Jawa Timur dan Jawa Tengah menyoroti pelaksanaan kebijakan iptek dan industri di daerah. Dua provinsi, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah dijadikan bahan studi kasus penerapan Undang-undang Sisnas P3 Iptek dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis iptek di dua daerah tersebut. Salah…
Buku ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban sejumlah LSM yang tergabuing dalam koalisi pemantau peradilan yang telah mengawali proses seleksi calon Hakim agung mulai dari Komisi Yudisial hingga di Komisi III DPR RI. Ada dua tujuan utama dalam buku ini. Pertama, melakukan penilaian sekaligus memberikan informasi kepada public mengenai proses, hasil seleksi dan profil Hakim Agung hasil sele…
Buku ini memuat beberapa pendapat dari kalangan akademisi dan birokrat mengnenai keuangan negara dalam bentuk kilas balik pengertiannya sebelum amandemen UUD 1945, maupun tinjauan masa kini setelah amandemen UUD 1945, serta pandangan terhadap keuangan negara yang dicita-citakan. Kontroversi pendapat sengaja dibuat agar para pembaca dapat memberikan penilaian jernih dan benar serta menarik garis…