/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":author" => "'+dr. m. imam santoso'" ]
Hak uji materiil atau yang dikenal dengan istilah judicial review merupakan hak menguji yang dimiliki oleh kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat Mahkamah Agung. Konsep pengujian ini lahir sebagai bentuk konsekuensi dari prinsip check and balances antarorgan pelaksana kekuasaan negara. Bertitik tolak pada pasal 24A ayat (1) UUD NKRI 1945 j…
Buku ini merupakan kumpulan dari sebagian makalah, artikel, dan tulisan-tulisan Penulis dan Putusan. Beberapa tulisan yang dimuat dalam buku ini merupakan tulisan Penulis yang dibuat disela-sela kesibukan baik masih menjadi Hakim Agung, Ketua Kamar TUN MA, maupun saat menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat IKAHI.
Digitalisasi era saat ini memunculkan pola hubungan kerja yang lebih fleksibel, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan pekerja seperti persoalan hubungan kemitraan dan penggunaan pekerja lepas. Upaya pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja juga menjadi tantangan baru di era saat ini. Berbagai permasalahan ketenagakerjaan lainnya seperti masih tingginya angk…
Demokrasi kerap dianggap sebagai sebuah proyek nasional yang tunggal dan bersifat seragam. Padahal, struktur kesempatan politik di berbagai konteks jelas berbeda-beda dan menimbulkan pengaruh serta akibat yang juga berbeda. Oleh karena itu, studi tentang demokrasi dan demokratisasi perlu diperkuat dengan mengedepankan perspektif lokal, lebih dari pada perspektif pusat (nasional). Di tingkat lok…
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penyelenggaraan Diklat Teknis Kesatpaman yang selama ini diselenggarakan dengan Pendidikan dan Pelatihan lain yang bersifat baru dan memperkuat sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, guna meningkatkan kualitas Pegawai Pengamanan Dalam (Pamdal) yang profesional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Objek penelitian dalam penulisan skripsi in…
Buku ini merupakan salah satu referensi penting yang dapat dijadikan acuan mata kuliah pengelolaan pendidikan. Terdiri dari tiga belas bab pembahasan berisi mengenai bagaimana administrasi pendidikan berkembang dari masa ke masa, pelaku pendidikan berbuat dan bertindak, mengarahkan dan membimbing siapa saja dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan.
kumpulan cerita dari korban selamat tsunami aceh
Politik hukum sebagai suatu keilmuan yang relatif masih baru, tentu saja belum memiliki struktur keilmuan yang mapan. Padahal melihat aspek kegunaannya, disiplin politik hukum memiliki posisi yang strategis, yaitu sebagai alat analisa dalam memahami dinamika keterkaitan antara politik dan hukum, terutama jika dikaitkan dengan proses pembentukan sistem hukum negara. Yaitu, suatu sistem politik m…
Teknologi untuk keadilan membahas mengenai dampak teknologi informasi (T.I) pada kelola keadilan. Di seantaro dunia para pencari keadilan mengeluh terutama mengenai lamanya memperoleh keadilan, kurangnya akses mendapat keadilan dan korupsi di pengadilan. Buku ini dimaksudkan dalam pengembangan TI untuk menangani manajemen perkara yang secara signifikan mengurangi waktu disposisi di pengadilan s…
Judul asli: fifty major economists
membahas perjalanan hidup B.R Motik
Dalam buku ini meliputi pengertian dan ruang lingkup hukum agraria dan hukun tanah, hukum dan politik agraria kolonial, penyusun hukum agraria nasional hingga disahkan UUPA, ruang lingkup dan hierarki hak penguasaan atas tanah, dan hak-hak atas tanah berdasarkan UUPA dan peraturan pelaksanaannya.