Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum

Maraknya anak berkonflik hukum yang terjadi akhir-akhir ini, telah menjadi bagain dari fenomena sosial di masyarakat. Peningkatan masalah ini tidak hanya dari jumlah anak yang terlibat namun juga terjadi peningkatan bentuk prilaku yang dilakuan anak. Penelitian ini akan menghapus proses hukum apa yang dihadapi anak berkonflik hukum, termasuk hak-hak anak yang terabaikan.

Seandainya Aku bukan Anakmu

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9251-54-0

Deskripsi Fisik

xiv, 210 hal. : ilus. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

362.7 SEA

Menjadi orang tua efektif dalam praktek

Judul Asli : Parent Effectiveness in action

Adopsi (pengangkatan anak) dalam jurisprudensi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8903-65-X

Deskripsi Fisik

233 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

362.734 Mel a

Luka Maluku: militer terlibat

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8933-29-X

Deskripsi Fisik

xlix, 1219 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.15 Luk

Laporan Praktek Penyiksaan Di Aceh dan Papua Selama 1998-2007

Pada masa refoemasi tahun 1998 pemerintah Indonesia beritikad baik untuk meratifikasi konvensi anti penyiksaan melallui UU no, 5 Thaun 1998, setelah sepuluh tahun ditandatangani konvensi tersebut, penyiksaan masih terjadi di Indonesia. Bahkan di daeraj konflik Aceh dan Papua penyiksaan semakin meluas dan tersistematisir.

Kebijakan pencegahan perdagangan orang melalui pendekatan kearifan lokal

Perdagangan orang atau traficking merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat kejahatan kriminal luar biasa dan saat ini sudah menjadi permasalahan global yang telah menimbulkan korban ratusan ribu orang setiap tahunnya dan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak.

Di Balik Tragedi Sampit

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 181 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.15 Fak d

Integritas penegak hukum

Suburnya mafia peradilan disebabkan oleh rendahnya integritas para penegak hukum. Pemerasan, suap yang melibatkan hakim, jaksa, polisi, dan pengacara menyebabkan carut marut wajah dunia peradilan. Buku ini memaparkan persoalan integritas yang melemah. membicarakan masalah pengadilan niaga, reformasi peradilan, hukum kehutanan, pedoman perilaku hakim, korupsi birokrasi, masalah ekstradisi, pers,…

Aceh menggugat, sepuluh tahun rakyat Aceh di bawah tekanan militer

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-610-3

Deskripsi Fisik

x, 440 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.15 Eda a

Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3975-05-9

Deskripsi Fisik

ix + 261 hlm. : ilus. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364 HEN k

Menyulut Ambon

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-433-231-3

Deskripsi Fisik

37 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.15 Eci m

Mengadili Mentri Memerikasa Perwira

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-22-1126-8

Deskripsi Fisik

xxxiii, 371 hlm, 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

363.2 YAH m

Mengapa Papua ingin merdeka

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96801-0-7

Deskripsi Fisik

x, 311 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.14 Raw m

Pengalaman sebagai informan dalam menanggulangi tindak kejahatan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvii, 226 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

363.2 ZEI p

Democracy for sale: pemilihan umum, klientelisme dan negara di Indonesia

Isi buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan dan survei tentang demokrasi langsung di Indonesia. Democracy for sale menggunakan kerangka analisis yang inovatif untuk membandingkan berbagai praktik politik klientelistik, dan memanfaatkan keuntungan dari obsevasi langsung terhadapdunia yang membayang bayangi di belakang politik formal.

Menelusuri Sosiologi Hukum Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 53 hlm, indx

Judul Seri

-

No. Panggil

363.23 PUR m

Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

878-979-769-897-3

Deskripsi Fisik

xii, 244 hlm. : ilus. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.168 YEN p

Pengembalian Aset Hasil Korupsi

Undang-undang tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan badan pengembalian aset dengan hak mengawasi aktivitas otoritas-otoritas hukum pengembalian aset, baik prosedural, maupun substansial perlu dibentuk. Sebab, mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi dan KUHAP terlalu sederhana dan belum memenuhi standar-san…

Memerangi Korupsi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3487-63-1

Deskripsi Fisik

xii, 283 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.132.3 WAL m