Memudarnya Masyarakat Tradisional

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 173 p. ; 18 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

301.455 LER m

Investor relations

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96724-0-6

Deskripsi Fisik

xvi, 278 hal. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.029 KRE i

Sukarno Ratna Sari Dewi Dan Pampasan Perang

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-444-275-5

Deskripsi Fisik

xv, 319 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.663 NIS s

Pokok-pokok tata usaha negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 173p. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 BEL

Perikatan-perikatan bersumber perjanjian

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

151 Hal. ; 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.0291 SUR p

Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxvi, 219 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

Seri ke-I Perbandingan Hukum Administrasi

No. Panggil

340.2 LOT b - 342.2 LOT b

Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

77 hlm, ;17,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

301.55 ALA s

Kejahatan korporasi perbankan (tinjauan yuridis)

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9170-03-6

Deskripsi Fisik

2 jil. : il. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.026 8 Sul k

The crime of aggression in international criminal law : historical developmen…

Introduction : between the horrors and necessity of war Grotius and contingent pacifism International solidarity and the duty to aid The principle of priority or first strike The principle of just cause The principle of proportionality Custom and the Nuremberg "precedent" Prosecuting military and political leaders Prosecuting civilians for complicity : The Krupp Defining state aggression

Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus

Judul asli : Religion, Politics and Economic Behavior in Java

Hukum Tanah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 263 Hal. : 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 HUK h

Pengantar Hukum Humaniter

2 eks.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Rumah Susun

Undang-Undang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, sedangkan ketentuan pelaksanaan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Badan Pertanahan Nasional dan peraturan lainnya yang dikeluarkan lembaga terkait. Dalam perkembangannya muncul berbagai istilah lain dari rumah susun seperti aparte…

Mahkamah Internasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8028-29-2

Deskripsi Fisik

xiv, 150 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.552 DEW m

Tafsiran Undang-undang pokok Agraria

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-524-6

Deskripsi Fisik

iii, 92 p. ; 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 Gau t

Manusia Berkualitas

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-420-331-9

Deskripsi Fisik

ix, 130 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

302 NAW m

Hukum Anak Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-768-0

Deskripsi Fisik

xx, 378 Hal ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.087 PRI h

DPR-RI Semasa Orde Baru

Buku ini mendalami pelaksanaan tugas dan hak DPR; bagaimana DPR melaksanakannya dan apa kendalanya. Buku ini juga mengemukakan mengenai konsep untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Dalam pembahasannya, buku ini menggunakan sudut pandang Ilmu Hukum Tata Negara.

Suksesi Negara Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 213 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.52 LAZ s

Hak menguasai tanah oleh negara

Hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh negara. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah.