2 eks.
Undang-Undang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, sedangkan ketentuan pelaksanaan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Badan Pertanahan Nasional dan peraturan lainnya yang dikeluarkan lembaga terkait. Dalam perkembangannya muncul berbagai istilah lain dari rumah susun seperti aparte…
Buku ini mendalami pelaksanaan tugas dan hak DPR; bagaimana DPR melaksanakannya dan apa kendalanya. Buku ini juga mengemukakan mengenai konsep untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Dalam pembahasannya, buku ini menggunakan sudut pandang Ilmu Hukum Tata Negara.
Hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh negara. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah.
Dalam buku ini hak-hak atas tanah yang terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai dalam sebuah kemasan komprehensif dan sistematik. Pembahasan setiap topik dimulai dengan pengertian umum, subyek hukum yang berhak memegang atau memangku hak-hak atas tanah tersebut, hingga syarat pemberian, pembebanan, peralihan pendaftaran sampai dengan penghapusan.
Buku ini menganalisis dua aspek pluralisme hukum di Indonesia, wilayah politik puralisme hukum dan wilayah konflik pluralisme hukum.
Buku ini menjelaskan tetang hakim anak. Hakim anak adalah tokoh sentral dalam system peradilan pidana anak. Jika hakim anak tidak berkualitas, sangat pantas jika putusannya dapat menyesatkan anak. Oleh karena itu hakim anak harus yang berkualitas dan harus profesional. Sudah waktunya ada pembaruan ketentuan hukum yang mengatur hakim anak baik secara subtantif maupun administratif.
Ketidakadilan dan kompleksitas persoalan agraria di Indonesia bersumber dari politik agraria yang tidak mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ideologi dan dasar negara Pancasila maupun Konstitusi UUD 1945. kelemahan ideologis dan konstitusional itu telah membawa dampak yang sangat luas bagi Indonesia yang berbasis sumber daya alam. Pergeseran ideologi ekonomi berimplikasi pada poli…
Mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria maka Hukum Agraria akan meliputi pengaturan menegnai penguasaan, pengelolaan tanah, dan kekayaan alam serta penataan ruang. Buku ini membongkar tradisi demikian dengan menyajikan pelbagai kompleksitas dalam penafsiran, pengaturan dan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai tanah, kekayaan alam, dan ruang di Indonesia. Buku ini juga menganalisi…
Mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria maka Hukum Agraria akan meliputi pengaturan menegnai penguasaan, pengelolaan tanah, dan kekayaan alam serta penataan ruang. Buku ini membongkar tradisi demikian dengan menyajikan pelbagai kompleksitas dalam penafsiran, pengaturan dan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai tanah, kekayaan alam, dan ruang di Indonesia. Buku ini juga menganalisi…
The debate on indigenous rights has revealed some serious difficulties for current international law, posed mainly by different understandings of important concepts. This book explores the extent to which indigenous claims, as recorded in the United Nations fora, can be accommodated by current international law.