Tinjauan kasus beberapa masalah tanah

Edisi

Revisi, Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 73 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 SUM t

Bobot Kurang Janji Masih Terutang: Catatan PSHK Tentang Kualitas Legislasi 2006

Buku kajian ini adalah suatu awal untuk memulai kerja panjang dalam mengembangkan pemahaman mengenai "socially responsible law-making". PSHK mencoba menilai kualitas legislasi, sejalan dengan misi PSHK yang baru: menuju pembentukan hukum yang bertanggung jawab secara sosial atau towards socially responsible law-making. Legislasi memang lebih kuat sebagai persoalan politik daripada persoalan huk…

Character Building Membentuk Watak

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-20-4010-2

Deskripsi Fisik

xiix, 324 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

370.114 SOE c

Antropologi Budaya

Judul asli: Cultural anthropology

Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna Rumah Jabatan Anggota DPR…

Untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan dan penggunaan gedung sebaguna RJA Kalibata maka dipandang perlu untuk menyusun buku pedoman yang ditetapkan dengan keputusan BURT

Resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak dan tidak menerima pengujian …

Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah pada bulan Juli - Desember 2019

Bunga rampai kajian kelembagaan penataan lembaga non struktural: eksistensi, …

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789793537115

Deskripsi Fisik

xxi,508 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.959 8

Menggadaikan Bumi : Bank Dunia, Pemiskinan Lingkungan, dan Krisis Pembangunan

Jud.asli:Mortgaging the earth...

Menjaga Kehormatan Lembaga Perwakilan

Buku ini adalah merupakan sebentuk ikhtiar kelembagaan disertai dengan niatan politik tentang sebuah lembaga perwakilan yang lebih baik. Pandangan masyarakat tentang lembaga perwakilan baik DPR maupun DPRD yang masih diwarnai sinisme akibat serangkaian kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota DPR atau DPRD.

Revolusi masyarakat dan kebudayaan di Indonesia

Mengetengahkan perjalanan Kebudayaan Masyarakat Indonesia, mulai dari masa primitif, pengaruh Hindu, pengaruh Islam, hingga budaya modern saat ini. A complete account of the development of Indonesian people and culture, from the era of antiquity to the present.

Terorisme dan deradikalisme

Pemerintah Republik Indonesia telah merespons upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme. Berbagai langkah telah ditempuh baik dengan hard approaches maupun soft approaches. Salah satu langkah konkret yang ditempuh pemerintah yakni lewat penegakan hukum, disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perat…

Hukum pasar modal di Indonesia

Edisi

edisi 1.cet.1

ISBN/ISSN

978-979-007-284-8

Deskripsi Fisik

viii, 218 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.415 TAV h

Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3487-63-1

Deskripsi Fisik

xii, 283 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.132.3 WAL m

Pengarusutamaan Gender di Parlemen: Studi Terhadap DPR dan DPD Periode 2004-2009

Tujuan utama pengarusutamaan gender dalam parlemen adalah untuk mengintegrasikan persektif gender dalam semua undang-undang dan kebijakan guna melahirkan parlemen yang representatif, responsif dan akuntabel. Parlemen yang responsif gender merupakan sasaran yang dipromosikan dalam negara demokrasi di seluruh dunia

Kemiskinan: Telaah Konsep dan Penerapannya

Perhatian terhadap kemiskinan dimulai melalui jaran agama, bahwa membantu kaum miskin merupakan ibadah bagi semua orang. Agama menuntun seseorang untuk memperhatikan dan membantu yang lemah atau miskin dalam aspek sosial dan ekonomi. Masalah kemiskinan dalam buku ini dibahas mulai dari konsep sebagai awal dari pencapaiannyamenggunakan konsep agama Islam menjadi pijkan.

Kekuatan hukum berlakunya sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah

Lahirnya sertifikat hak atas tanah dalam kenyataannya belum dapat dikatakan dapat memberi jaminan kepastian hukum akan hak atas tanah yang dimiliki, karena ternyata hingga saat ini banyak sengketa sertifikat yang digugat di pengadilan bahkan sertifikat yang pernah diperkarakan di Pengadilan Umum (dalam perkara perdata) juga diperkarakan lagi di Pengadilan TUN. Buku ini berisi urgensi pembahasan…

Pembangunan Hukum dan Kebijakan Publik dalam Rangka Menyongsong Masyarakat Ek…

Masyarakat Ekonomi ASEAN resmi mulai berlaku pada akhir Desember 2015. Kita berharap, Indonesia tidak hanya menjadi penonton dan bahkan dirugikan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Saat pemberlakuan itu, Indonesia tentu dituntut siap menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa dihindarinya, baik dari aspek pembangunan hukum nasional maupun kebijakan publik untuk menghadapi persa…

Pancila bagi Politik Nasionalisme yang Inklusif

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786233810098

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

320.500 598 PRA p

Social media dan social network: memahami dan menguasai penerapan social medi…

Buku ini membahas perkembangan social Media dan Social Network dari waktu ke waktu dan membahs bagaimana utk dapat mengetahui teknologi augmented reality, machine learning, dan cloud computing, beserta perannya pada social media dan social network

Desentralisasi, globalisasi dan demokrasi lokal

Kebijakan otonomi daerah di indonesia diyakini sebagai perubahan paradigma di dalam sistem pemerintahan indonesia yang bertujuan menciptakan iklim demokratis terkait dengan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah. perubahan paradigma ini merupakan bagian dari tekanan transisi demokrasi dan dalam konteks internasional meliputi indonesia baik wacana regionalisme dan atau globalisasi dalam skala…