Hukum Pidana Internasional dan Perkembangannya

Kejahatan memang selalu selangkah berada di depan dibandingkan dengan aturan hingga hukum nasional seolah tidak mampu atau diduga tidak mau (unwilling) menegakkan hukum dalam yurisdiksinya. Konsekuensinya, maka hukum pidana internasional mendorong bahkan turut mengisi serta hadir untuk menegakkan yurisdiksinya melalui International Criminal Court atau lembaga lain di bawah PBB agar kejahatan ti…

Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberan…

Memberantas korupsi di Indonesia tidak mungkin sekaligus. Sebagai peneliti, satu atapnya kekuasaan yang diberikan kepada jaksa untuk tindakan penyidikan dan penuntutan, sarat dengan penyelahgunaan kekuasaan, sebagai salah satu sumber terjadinya korupsi di dunia peradilan. Para ilmuawan hukum tidak pernah dapat mengetahui bahwa kasus "bulog-gate", pengedilan terhadap terdakwa Akbar Tanjung, Winf…

Perbandingan Hukum Pidana di 18 Negara

KUHP suatu negara menggambarkan karakter, budaya bahkan peradaban suatu bangsa. Hermann seperti yang dikatakan Mannheim, “Penal Code is the most faithful mirror of civilization of a nation”. Artinya KUHP adalah cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban suatu bangsa. Jadi, KUHP adalah inti hukum pidana suatu bangsa. Meskipun pada umumnya KUHP di semua negara terlihat universal dan net…

Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi Jilid 1

Permasalahan yang ada, dalam diri para penegak keadilan adalah hilangnya moral para penegak keadilan itu sendiri. Apabila si penegak keadilan tidak dipagari oleh moral, etika, dan integritas yang kuat dan apabila kita sebagai masyarakat yang pancasilais berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, tidak dilandasi oelh peraturan yang ketat, maka tujuan pemberantasan korupsi dan tujuan menciptakan clean…

Hukum Pidana islam

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana, yaitu jinayah dan jarimah. Istilah jinayah yang digunakan oleh para fuqaha sama dengan istilah jarimah. Kedua istilah tersebut didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.

Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi

Buku ini membahas dua model penyelesaian tindak pidana yang telah lama dipraktikkan dan dikembangkan serta diperbincangkan secara luas di negara-negara yang menganut sistem common law, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris. Yaitu Plea bargaining dan deferred prosecution agreement. Sebagian negara penganut sistem hukum civil law seperti Jerman, Italia dan Belanda sudah mengadaptasi plea barga…

Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3957-61-1

Deskripsi Fisik

xii, 710 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.132 3 ADJ k

Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi

Dalam sejarah kontemporer, untk kedua kalinya Indonesia mempunyai parlemen yang dipilih secara bebas. Tetapi dalam waktu singkat rakyat dapat merasakan bahwa parlemen yang dipilih secara bebas tidak serta merta menggambarkan demokrasi, checkbalance dan anti korupsi. Malah sebaliknya parlemen ikut dalam permainan korupsi.

Korupsi Di Daerah: Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan

Bila di pusat korupsi berlangsung hingga ke sudut teratas dari bangunan kekuasaan, dibawah juga hingga ke sudut-sudut paling kecil masyarakat. Buku ini membeberkan , hal ikhwal praktek korupsi di daerah seperti, siapa saja yang melakukan, di mana melakukannya, berapa jumlahnya, serta dari mana.

Hukum pidana suatu pengantar

Buku ini membahas secara mendalam apa hubungan antara ilmu hukum pidana dan ilmu lainnya seperti kriminologi, penologi, forensik, dan viktinologi. Buku ini juga membahas hukum pidana sebagai ultimum remedium secara menarik pengertian pidana, dan falsafah pemidanaan

Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8061-04-0

Deskripsi Fisik

131 hal : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 HAM a

Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana

Buku ini merupakan salah satu referensi hukum dimaksudkan untuk membantu masyarakat awam yang tidak mengerti hukum, namun penting untuk diketahui. Sebab, hukum pidana merupakan bagian dari komponen hukum yang paling banyak dihadapi sebagian besar masyarakat. Karena itum dubutuhkan referensi hukum pidana yang cara penyajian dan pembahasannya ringan, lugas dan mudah dipahami.

Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan De…

Praktik penerapan hukum pidana yaitu masalah percobaan, penyertaan, dan gabungan delik menjadi pembahasan dari buku ini. Dengan kehadiran buku ini diharapkan masalah hukum yang sering diperdebatkan di sidang pengadilan akan menjadi lebih jernih dan jelas.

Perbandingan Hukum Pidana

Ditetapkannya Perbandingan Hukum Pidana sebagai suatu bidang studi yang berdiri sendiri, sudah barang tentu perlu ditunjang dengan bahan bacaan/kepustakaan yang cukup. Bahan bacaan Perbandingan Hukum Pidana yang ada kebanyakan berbahasa asing yang tidak mudah diperoleh. Sementara itu, bahan bacaan dalam bahasa indonesia yang sudah dipublikasikan juga relatif masih sangat kurang. Oleh karena itu…

Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-8231-78-0

Deskripsi Fisik

206 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ATM p

Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Keja…

Berbagai aspek penegakkan hukum yang dibicarakan dalam buku ini antara lain berkaitan dengan masalah ”reormasi hukum dan keadilan”, ”supremasi hukum”, ”peranan pendidikan tinggi hukum dalam meningkatkan kualitas penegakkan hukum dan integritas moral/keimanan/keilmuan”, ”kekuasaan kehakiman yang merdeka dan sistem peradilan pidana terpadu”, ”mafia peradilan serta masalah ”per…

Hukum Pidana Pengembangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 264 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ADJ h

Hukum Pidana Lingkungan

Buku ini terkait hukum pidana lingkungagn yang secara umum memuat lima hal. Buku ini sangat berguna bagi dosen, peneliti, penegak hukum, mahasiswa, pengambil kebijakan, dan pihak-pihak yang concern dengan isu hukum pidana lingkungan

Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum …

Penegakan hukum pidana di Indonesia menemukan dua masalah besar, yaitu menumpuknya berkas perkara di pengadilan dan over kapasitas di lembaga permasyarakatan. banyak cara dan upaya yang telah ditempuh, salah satunya dengan usaha memperkenalkan kembali model-model penyelesaian alternatif di luar sIstem peradilan pidana. Salah satu model yang dimaksud adalah dengan gagasan memberlakukan kembali p…

Perjalanan Peradilan Soeharto

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-97754-0-X

Deskripsi Fisik

xiii, 386 hal. ill. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 KAL p