Secara garis besar paparan ide mengenai pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana dalam buku ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian kajian. Diantaranya berkaitan dengan substansi hukum pidana. Dimulai dengan mengidentifikasi bergesernya paradigma dalam ilmu hukum pidana. Sejalan dengan munculnya berbagai periwtiwa pada tataran global hingga isu terorisme.
Buku ini membahas secara mendalam arah politik hukum perlindungan saksi dan korban. Berbagai persoalan yang masih memerlukan pembenahan seputar perlindungan saksi dan korban. Persoalan regulasi hukumnya masih tersebar dalam berbagai peraturan hukum, kadangkala menimbulkan ketidaksepahaman dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan perlindunga…
jil.2
Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.
Buku Politik Hukum: Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perpu sampai dengan Kewenangan Daerah dalam Bidang Agama mengkaji dinamika politik hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), relasi antara cabang kekuasaan negara, serta pembagian kewenangan antara pemerintah …
Buku Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan Buku Administrasi Negara berjudul Buku Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan merupakan karya Rira Nuradhawati, Danny Permana & Yovinus. Buku ini menguraikan secara mendalam terkait implementasi kebijakan, peran pemerintah dalam melaksanakan serangkaian tugas dan fungsi, serta kinerja pemerintah khususnya pada b…
Buku “Omnibus Law: Solusi Reformasi Regulasi” membahas konsep, tujuan, dan implikasi penerapan metode omnibus law dalam sistem hukum Indonesia. Penulis menjelaskan bagaimana pendekatan omnibus law digunakan untuk menyederhanakan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang selama ini menghambat efektivitas birokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Buku ini mengulas dasar teori omnibus law, pen…
Buku berjudul “Bunga Rampai Politik Hukum: Dari Sistem Pemilihan Umum Sampai Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya” ini membahas berbagai topik, mulai dari pemilu hingga hak ekonomi sosial budaya. Terdiri atas 15 pembahasan, beberapa judul yang ada di dalam buku ini antara lain: “Sistem Pemilihan Umum dan Hak-Hak Eksosob”, “Hukuman Mati bagi Koruptor, antara Perumusan Norma dan Peluang Penera…
Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kons…
2 eks.
2 eks
Dalam Era Globalisasi dunia sekarang ini semakin maju dan canggih tentunya menuntut hukum harus tetap dapat berjalan maupun penegakan hukum beriringan dengan perkembangan zaman tersebut.. kemampuan atau pengetahuan para sarjana hukum di Indonesia sekarang ini tidak hanya mengenal hukum indonesia, namun juga hukum negara lain karena kompetitor di masa depan bukan hanya orang Indonesia saja melai…