Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana (Edisi Revisi)

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-Undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa UU memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. Dilihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar yang meniadakan pidana ada dua macam, yakni yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari luar undang-u…

Perbandingan Hukum Pidana di 18 Negara

KUHP suatu negara menggambarkan karakter, budaya bahkan peradaban suatu bangsa. Hermann seperti yang dikatakan Mannheim, “Penal Code is the most faithful mirror of civilization of a nation”. Artinya KUHP adalah cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban suatu bangsa. Jadi, KUHP adalah inti hukum pidana suatu bangsa. Meskipun pada umumnya KUHP di semua negara terlihat universal dan net…

Perbandingan sistem hukum pidana

Metode perbandingan hukum memiliki beberapa tujuan, yaitu menemukan jawaban yang tepat atas problem yang konkret ketika ada perbedaan sistem hukum di berbagai belahan dunia yang sebenarnya memiliki tujuan yang paling hakiki, yaitu memberikan ketertiban dan kedamaian kepada masyarakat di suatu negara, bahkan setiap negara. Perbandingan hukum bukanlah hukum atau ilmu hukum, seperti halnya hukum p…

Perkembangan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik

Ide pada buku ini melihat pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Meskipun bukan pilihan yang ideal, namun efektif dalam mengisi dan memperbaiki hukum acara pidana baik yang ada dalam KUHAP maupun undang-undang lain yang terkait dengan hukum acara pidana. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa Mahkamah Konstitusi dengan kewena…

Reformasi hukum acara pidana di Indonesia berdasarkan sistem adversarial

Hukum acara adversial mungkin orang awam susah mengejanya, dengan demikian dengan pendekatan lain penulisan akan kemukakan bahwa, hukum acara pidana yang akan dibangun penulis adalah hukum yang biasa ditampilkan dalam film-film Hollywood, Inggris ataupun drama Korea. Hukum yang dibangun adalah harapan dan keyakinan bahwa pengadilan menjadi satu-satunya jalan keluar dari masalah.

Tindak Pidana Internasional di dalam dan di luar Yuridiksi Mahkamah Pidana In…

Ada beberapa pembahasan dalam buku ini; 1) Membahas pengertian tindak pidana internasional dan tindak pidana trans nasional termasuk di dalamnya macam-macam dari keduanya. 2) Menguraikan upaya yang pernah dilakukan dalam rangka penegakan terhadap tindak pidana internasional. 3-4) Menguraikan pembagian tindak pidana internasional di dalam dan di luar yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. 5) …

Perbandingan Hukum Pidana

Dalam Era Globalisasi dunia sekarang ini semakin maju dan canggih tentunya menuntut hukum harus tetap dapat berjalan maupun penegakan hukum beriringan dengan perkembangan zaman tersebut.. kemampuan atau pengetahuan para sarjana hukum di Indonesia sekarang ini tidak hanya mengenal hukum indonesia, namun juga hukum negara lain karena kompetitor di masa depan bukan hanya orang Indonesia saja melai…

Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. Lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 29 Desember 1956. Memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Master of Laws (LL.M) dalam International Legal Studies dari Washington College of Law, The American University, Washington D.C., Amerika Serikat, dan doktor dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia. Pada tahun 2002 ia diangkat seba…

Ekstradisi : dalam sistem peradilan pidana

Sebagai salah satu instrumen penegakkan hukum, ekstradisi merupakan upaya represif dalam pengembalian pelaku kepada negara tempat kejahatan dilakukan guna m,enjalani proses hukum pidana. Gagasan pokok dalam buku ini adalah perlunya pembaruan terhadap landasan hukum pelaksanaan ekstradisi di Indonesia, dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perkembangan yang ada.

Hukum Pidana Khusus

Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hu…

Teori dan praktik proses pemeriksaan terdakwa tindak pidana korupsi: di penga…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-218-563-0

Deskripsi Fisik

xviii, 282 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 KAS t

Ajaran Kausalitas Hukum Pidana

Pembahasan dan penjelasan mengenai sebab akibat atau kausalitas sangatlah penting dalam mengungkapkan kasus-kasus tertentu dalam hukum pidana, khususnya kejahatan terhadap nyawa. Dalam banyak kasus, sulit sekali menentukan perbuatan yang menjadi sebab, sehingga sulit menakar pertanggungjawaban pidana pelaku. Akibatnya sangat fatal, keadilan materiel tidak dapat ditegakkan. Sayangnya tidak banya…

Hukum acara pidana

Buku Hukum acara pidana ini berisi tentang sejarah pergantian HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) menjadi undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pengertian hukum acara pidana, manfaat hukum acara pidana, Hak dan Kewajiban penyelidik, serta sekilas mengenai komisi pemberantasan korupsi.

Hukum Acara Pidana

Buku ini memaparkan pengertian, fungsi, dan tujuan hukum acara pidana; sejarah pemberlakuan hukum acara pidana di Indonesia; asas-asas hukum acara pidana; wewenang pengadilan untuk mengadili; ganti rugi dan rehabilitasi; perkara koneksitas; tahap-tahap proses pemeriksaan perkara pidana dalam hukum acara pidana; surat dakwaan dan penuntutan; hukum pembuktian dan macam-macam alat bukti; putusan p…

Hukum Acara Pidana

Dalam buku ini, berisi KUHAP dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan hukum acara pidana yang tersebar dan atau diterbitkan diberbagai instansi. Termasuk didalamnya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang relevan. Selain itu, dimasukkan juga undang-undang setingkat KUHAP yang juga mengatur hukum acara pidana.

Hukum perlindungan saksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana adalah masalah kebijakan hukum pidana. Ide dasar dari perlindungan saksi adalah mempermudah, memperlancar proses peradilan pidana dengan cara memberi rasa aman terhadap saksi dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Buku ini menjelaskan dengan rinci tentang hukum perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi juga pengaturan per…

Culture of Abuse of Power In Indonesia From The Perspective Of Criminology An…

This book is written by an academic who concerns about the abuse of power by public officials in exercising their power and authority. This book is a compilation or anthology of articles of abuse of power in Indonesia that have been published in international journals indexed by Scopus, Copernicus, and direct open access. Despite its weaknesses and strengths, the substance of this book has gain…

Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Memasuki 80 tahun usia Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, sejumlah representasi murid-murid Beliau menuangkan pemikirannya dalam buku ini. 26 tulisan yang dikompilasikan berusaha untuk menggali dan meneruskan pemikiran-pemikiran sang begawan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, yang kemudian dikaitkan dengan perkembangan terkini hukum pidana Indonesia. Buku ini menyajikan bahasan-bahasan kontemp…

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Buku ini membahas terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendekatan hukum pidana adat yang akan dipertegas dengan salah satu Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hukum pidana ad…

Delik-Delik Ekonomi Di Luar KUHP

Buku ini adalah lanjutan dari Buku Delik-Delik Ekonomi di Luar KUHP jilid 1, yang mengupas beberapa undang-undang khusus diluar KUHPidana yang terkait d=masalah ekonomi dan lingkungan hidup dengan menguraikan pasal demi pasal yang belum dibahas dalam buku jilid 1 sebelumnya.