Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Buku yang berjudul Teori dan Panduan Praktik Pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia ini berusaha membentangkan teori-teori hukum dan perundang-undangan, dan bermuara pada teori perundang-undangan yang dikembangkan penulis, yaitu Teori Tiga Pilar Penentu Kualitas Produk Peraturan Perundang-undangan (Three Pillars of Quality of Legal Product), Serta metode perundang-undangan yang d…

Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pengantar ilmu hukum

Pengantar ilmu hukum, atau yang lazim disingkat PIH. PIH merupakan pengantar untuk memahami ilmu hukum beserta segala aspeknya

Hukum administrasi negara

Hukum administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah dan sekali gus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah.

Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Ind…

Buku ini berupaya memberikan pemahaman yang memadai (atau bisa dikatakan komprehensif) mengenai dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan juga perkembangan Hukum Administrasi Negara kontemporer di Indonesia. Buku ini dapat digunakan sebagai panduan bagi Akademisi dan Praktisi Hukum maupun Mahasiswa Hukum karena bahasa yang digunakan cenderung membumi dan disertai dengan contoh yang memadai.

Pengantar Ilmu Hukum

Apakah itu hukum? Hukum bertujuan menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dinegaranya bahkan diseluruh dunia. Pengantar Ilmu Hukum mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka mempelajari hukum. tanpa menguasai mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum maka mereka yang akan mendalami ilmu hukum akan menghadapi banyak kesulitan. Oleh karena itu keberadaan buku ini untuk mem…

Aspek-Aspek Hukum Kesehatan

Buku ini berisi tentang upaya pemeriksaan atau upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter saja dengan segala hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dengan memerhatikan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang ada pada Fakultas Hukum. Buku ini diharapkan dapat dijadikan literatur/bahan kajian bagi para mahasiswa di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Keseha…

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum hak untuk mendapat pekerjaan setiap warga negara diatur dalam konstitusi, akan tetapi diatur juga dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban baik bagi pekerja/buruh maupun terhadap perilaku usaha atau pemilik perusahaan.

Seminar Hukumonline.com

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pengantar hukum perdata internasional Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.9 SUD p

Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia

Buku ini memberikan referensi tambahan dalam bidang Hukum Bisnis, khususnya berkaitan dengan isu0isu perkembangan hukum

Penegakan hukum di Indonesia

Dari berbagai kasus yang dikaji dalam buku ini, memperlihatkan respons yang beragam dalam masyarakat mulai dari perasaan kecewa sampai dengan hilangnya kepercaaan kepada para penyelenggara hukum. Masyarakat yang pada awalnya mempercayakan persoalan hukum itu kepada lembaga penegak hukum, kini mulai mempertanyakan kredibilitas lembaga tersebut secara kritis. Lembaga penegak hukum saat ini tampak…

Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia

Buku ini tentang fenomena sosial kehidupan masyarakat dalam beragama dan berkepercayaan yang pada fase awal, agama dan kepercayaan merupakan totalitas sumber kearifan, budi luhur, cinta kasih, harmonis dan perdamaian. di antara sesama manusia Bahkan, memiliki payung hukum diatur dalam konstitusi dan berbagai perundang-undangan bagi agama dan kepercayaan itu.

Antropologi Hukum

Buku ini menguraikan berbagai perbuatan manusia yang menimbulkan hukum, misalnya perkawinan. Pranata tersebut merupakan bagian dari hukum perjanjian atau akad. Dari perkawinan ini, timbul hukum baru, yaitu adanya hak dan kewajiban suami istri, adanya ikatan darah yang menimbulkan hak waris-mewarisi, hak perwalian, harta bersama, dan lainnya. Ada pula uraian tentang hubungan antarmanusia yang be…

Politik hukum pidana : perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perban…

Sejumlah kejahatan perbankan beberapa kali terjadi, dan seringkali menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Karenanya, dibutuhkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan tersebut. Buku “Politik Hukum Pidana” mengupas tentang perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dalam perspektif bank sebagai pelaku.

Perbandingan sistem hukum pidana

Metode perbandingan hukum memiliki beberapa tujuan, yaitu menemukan jawaban yang tepat atas problem yang konkret ketika ada perbedaan sistem hukum di berbagai belahan dunia yang sebenarnya memiliki tujuan yang paling hakiki, yaitu memberikan ketertiban dan kedamaian kepada masyarakat di suatu negara, bahkan setiap negara. Perbandingan hukum bukanlah hukum atau ilmu hukum, seperti halnya hukum p…

Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum

Hukum (undang-undang) itu kejam, tetapi seperti itulah yang tertulis. Namun perlu diingat bahwa hukum itu didasari dengan nilai moral-etika karena tujuan hukum adalah untuk memelihara kepentingan orang banyak, bukan hanya sekelompok orang, dalam rangka menegakkan hak-haknya. Penggambaran sekilas wajah hukum tersebut di atas, membawa pada arti pentingnya untuk selalu “menengok kembali”, meny…

The Fundamentals Of Legal Drafting

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-316-18397-0

Deskripsi Fisik

xxix, hlm: 393, 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Cetakan Biru : Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Kons…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, hlm: 176, 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

PERPU dalam teori dan praktik

elama ini kegentingan yang memaksa, sebagai syarat ditetapkan Perpu dalam Pasal 22, dibedakan dengan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD 1945 sehingga Perpu tidak dikategori sebagai undang-undang darurat (emergency law). Wewenang Presiden menetapkan Perpu termasuk kekuasaan yang tidak terbatas (unlimited powers) karena mengamputasi kewenangan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk UU, mengabaika…