Muladi dan pembaharuan hukum pidana Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-372-908-6

Deskripsi Fisik

xi, 444 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum pidana Indonesia suatu pengantar

Hukum pidana Indonesia suatu pengantar ini adalah penyempurnaan dari buku sebelumnya danbukan sekedar merupakan bagian dari system hukum Indonesia, tetapi merupakan cabang dari ilmu hukum, karenannya walaupun hukum pidana diatur dalam KUHP, hukum pidana juga merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji perbuatan apa saja yang dilarang, siapa saja yang harus bertanggng jawab dan sanksi (pidana) apa…

Corrections and the Criminal Justice System

Corrections and the criminal justice system takes a fresh approach to introducing the corrections field by helping students understand corrections within the larger, more complex system of criminal justice

Kiat-kiat terhindar dari korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah

Banyak pejabat yang tersandung kasusu tindak pidana korupsi hanya karena samg pejabat ini tidak memahami atau enggan untuk mengetahui lebih dalam seluk-beluk sistem kebijakan publik dalam pengelolaan anggaran dan keuangan. Padahal ketidaktahuan dan keengganan untuk mengetahui sistem aturan perundang-undangan ini menjadi pintu bagi terjeratnya mereka dalam kasus korupsi. Buku ini ditulis oleh pr…

Tata cara penanganan aset hasil tindak pidana : berdasarkan perma no. 1 tahun…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-90916-4-4

Deskripsi Fisik

15x22,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SYA t

Hukum acara pidana: menggugat kelemahan kitab undang-undang hukum acara pidan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-1374-56-6

Deskripsi Fisik

xiii, 434 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 WIB h

Mahar Politik: Sebagai tindak pidana pemlihan

Buku ini mencoba mengantarkan pembaca untuk tiba pada suatu kejelasan mengenai dasar diperlukannya suatu "larangan" yang dapat menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku "mahar politik" demi mencapai prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Lebih lanjut, penulis juga menguraikan tentang ketepatan pengaturan sanksi pidana terhadap partai politik dan calon Gubernur, Bupat…

Korupsi: Melacak arti, menyimak implikasi

Apa itu korupsi? Buku ini adalah upaya melibati pertanyaan itu. Dengan melacak jauh ke masa silam, suatu horizon terbentang untuk memahami lintasan perkembangan arti korupsi hingga hari ini. Pengertian korupsi terjahit integral dengan cita-cita tatanan dan tata-kelola yang baik, tidak lekang oleh waktu, dan bukan monopoli tradisi kebudayaan atau peradaban tertentu. Korupsi berkembang menjadi ko…

Permasalahan Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perbatasan

Permasalahan hukum di wilayah perbatasan dari perspektif hukum internasional daam pengelolaannya selama ini belum efetif. Hal ini disebabkan antara lain belum terintegrasinya pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan batas wilayah negara di bawah koordinasi dan supervisi BNPP. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan otoritas pengambilan keputusan terkit penyelesaian masalah batas wilay…

Kitab himpunan peraturan-peraturan tentang hukum acara pidana

Berisi himpunan dan peraturan pelaksanaan KUHAP UU No.8 Tahun 1981, tanggal 31 Desember 1981,L.N. 1981 76,TLN 3209.

Tindak Pidana Makar Menurut KUHP

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-000-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.04 PRA

dasar-dasar hukum pidana Indonesia

Buku ini membahas tentang dasar-dasar hukum pidana diantaranya: penafsiran undang-undang pidana, berlakunya undang-undang pidana menurut tempat, pasal 1 ayat 1 KUHP, tentang tindak pidana atau strafbaarfeit,, dolus dan culpa.dll

Pengantar wawasan hukum di Indonesia dari negara hukum hingga advokasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-5589-44-7

Deskripsi Fisik

xxi, 276 hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.052 AMA p

Lembaga peninjauan kembali (PK) perkara pidana: penegakan hukum dalam praktik…

Secara filosofi, jiwa asas PK pidana:”hanya dapat diminta oleh terpidana atau ahli warisnya”,berpijak pada dasar bahwa dengan mempidana terdakwa yang tidak bersalah dengan putusan yang tetap, negara telah merampas keadilan dan hak terpidana secara tidak sah. Untuk memulihkan hak dan keadilan terdakwa tersebut, maka negara memberikan hak PK pada terpidana. Belakangan MA menafsirkan, bahwa be…

Het Koninklijk Besluit van 15 october 1915 No. 33 & 4 mei 1917 no. 46

"Buku ini secara garis besar menjelaskan dua keputusan kerajaan, yaitu Keputusan Kerajaan 15 Oktober 1915 No. 33 menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia-Belanda (Lembaran Negara 1915 No. 732) dan Keputusan Kerajaan 4 Mei 1917 No. 46 menetapkan peraturan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia-Belanda (Lembaran Negara 1917 No. 497). Dalam buku ini juga terdapat…

Sistem Peradilan Pidana Anak : peradilan untuk keadilan restoratif

Upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas Pemerintahan dan lembaga negara lainnya, didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA merupakan Undang-Undang pertama yang secara eksplisit menuangkan ketentuan mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam pr…

Debt Collector dalam Opini Kebijakan Hukum Pidana

Buku ini membahas aspek teoritik kebijakan perumusan norma hukum tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, teori pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana dalam ilmu hukum pidana, pengaturan debt collector dibeberapa negara didunia dan konsep norma hukum tindak pidana profesi debt collector dalam kebijakan hukum pidana nasional dimasa yang akan datang

Demi keadilan : Antologi hukum pidana dan sistem peradilan pidana enam dasawa…

Demi keadilan. Kata-kata yang begitu sarat dengan nilai hakiki dan makna. Sayangnya kini makin memudar maknanya seiring turut memudarnya nilai-nilai hakiki. Buku ini merupakan sumbangan dari para penulis yang nama-nama tertera dalam setiap artikel. Sumbangan tulisan ini diberikan dalam rangka apresiasi 6 dasawarsa Prof. Harkristuti Harkrisnowo. Tulisan dalam buku ini meliputi beberapa, bagia…

Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau Syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan Ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu Tauhid, ilmu tentang I…

Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia

Edisi

Ed.1, Cet.2

ISBN/ISSN

978-602-280-247-1

Deskripsi Fisik

xii, 226 hlm. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ASM p