Antropologi kehutanan adalah gabungan dari dua dis
Kamus Rimbawan disusun bersifat praktis dan dinamis, yang mengandung makna bahwa pengertian/definisinya dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan dan bersifat dinamis, yang berarti bahwa kamus ini akan senantiasa diperbarui sesuai dengan perkembangan kehutanan. Tercatat lebih dari 3456 pengertian/definisi dari istilah kehutanan yang tersebar di berbagai peraturan perundangan. Pengertian/definisi…
Buku ini berisi gagasan Peter Noll, Burkhardt Krems, dan Van der Velden mengenai ilmu yang berkaitan dengan proses, metoda, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pengelompokan norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky ke dalam pengajaran di bidang hukum di tanah air Indonesia. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gesetzgebungs-wissenscaft) yang mulai diperkenalkan ole…
Deforestasi berimplikasi ekonomi, ekologis dan sosial bagi masyarakat khususnya bagi yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Tantangan untuk mengangkat komunitas masyarakat marginal tersebut harus disikapi dengan kebijakan aksi afirmatif oleh pemerintah dan stakeholder lainnya.
Salah satu komponen yang penting dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) adalah keberadaan vegetasi, khususnya vegetasi hutan, karena hutan dipandang sebagai pengatur aliran air (streamflow regulator) yang dapat menyimpan air selama musim hujan dan melepaskannya di musim kemarau. Buku ini disusun atas dasar dua topik utama tersebut, pengaruh hutan terhadap DAS serta pengelolaannya, yang ke…
Buku ini menampilkan berbagai pendapat tentang otonomi daerah khususnya desentralisasi kehutanan serta pengurusan hutan lestari dari sudut pandang pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten), para pakar kehutanan serta pakar otonomi daerah ini, baik untuk dibaca sebagai bahan renungan kita bersama dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan kehutanan di masa menda…
Buku ini ditulis oleh Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, dan memaparkan nilai penting Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang moratorium hutan alam primer dan lahan gambut. Dengan gaya penulisan mirip catatan harian, dipaparkan pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut serta proses terwujudnya kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia.
Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan. Diuraikan secara mendetail dan sistematis yang dituangkan dalam kalimat dan bahasa yang sangat komunikatif, sehingga dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Substansi dari buku yang berkualitas ini tertuang dalam beberapa pokok bahasan, meliputi: - Pengembangan Kehutanan di Indonesia.- Perencanaan Kehutanan…
Proceeding Seminar nasional bertema urgensi perubahan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan merupakan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada anggota DPR-RI dalam penyusunan legislasi, khususnya dalam penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. pengaturan pengelolaan hutan selama ini mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutana…
Buku ini menunjukkan kepekaan, kepedulian, dan keprihatinannya terhadap keadaan hutan dan kehutanan Indonesia yang telah pada tingkat yang mengkhwatirkan. dan buku layak dibaca oleh semua orang yang berpikiran maju dan ingin dunia kehutanan dan lingkungan hidup lebih baik di masa depan.
Hukum kehutanan menurut sebagai instrumen yang harusnya dijadikan sebagai penghambat lajunya kerusakan itu dimaksudkan sebagai kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan. Termasuk didalamnya hubungan antara individu(perorangan) dengan hutan dan kehutanan.Bab-bab dalam buku ini membahas diantaranya: penegakan hukum lingkungan dan hukum lingkun…
Laporan Komisi Nasional Hak asasi manusia yang terdiri dari 4 jilid, jilid pertama tentang hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan;jilid kedua pelanggaran hak perempuan adat dalam pengelolaan kehutanan;jilid ketiga konflik agraria masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan; jilid IV petikan pembelajaran inkuiri nasional
Buku ini menghimpun peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kehutanan periode 2009-2010.
Buku ini berisi himpunan peraturan perundang-undangan tentang Kehutanan. Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan berbagai substansi dari Undang-Undang Kehutanan yang baru ini agar diketahui dan dipahami oleh segenap anggota masyarakat (khususnya masyarakat sekitar hutan), agar tidak terjebak pada sanksi karena ketidaktahuannya.
Buku Hukum dan Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan karya Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. ini mengkhususkan pembahasan mengenai hukum sumber daya alam dalam diskursus mengenai hukum akan banyak melibatkan pembahasan utamanya mengenai sektor penguasaan kehutanan, pengusahaan kehutanan, masyarakat hukum adat dan hutan adat, serta persoalan yang terjadi dalam pengaturan di bidang kehutanan tersebut.
Buku ini berisi penegakan hukum Pidana "Illegal Logging: yang memuat tentang penelitian dan pengkajian tentang penegakkan Hukum Pidana "Illegal Logging" disertai seminar terbatas, sosialisasi dan pembagian kuisioner kepada responden hakim yang dilaksanakan di empat Kota yaitu jayapura, Banjarmasin, Jambi dan Pekanbaru dengan peserta 30 orang Hakim diwilayah hukum pengadilan setempat. buku ini b…
buku ini berisikan tentang istilah-istilah yang berkaitan tentang kehutanan dan disusun secara alfabetis .