Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-656-3

Deskripsi Fisik

viii, 174 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 WAL p

Abuse of power: penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum dalam penangana…

Buku ini memaparkan bagaimana aparat penegak hukum telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan di dalam proses penanganan kasus korupsi. Permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian berkenaan dengan adanya putusan MK No 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 juli 2006. Yang dijadikan objek penelitian adalah bagaimana praktik peradilan perkara tipikor pasca putusan MK; bagaimana implikasinya bila putusa…

Susilo Bambang Yudhoyono Bapak Pemberantas Korupsi

Menghapuskan korupsi di Indonesia yang sudah kronis memang sulit. Tapi SBY telah melakukannya dengan sangat serius. Penahanan besannya, Aulia Pohan oleh KPK memberikan teladan kepada kita bahwa supremasi hukum harus di tegakkan apapun resikonya.

Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Buku ini menggambarkan strategi pencegahan dan mekanisme penegakan hukum, khususnya berkenaan dengan masalah korupsi yang banyak terjadi di negeri tercinta ini. Dalam situasi negara yang dipenuhi praktik korup dalam berbagai lini kerja pemerintah, penegak hukum merupakan faktor penting bagi tegak dan kokohnya negara hukum yang harus dilakukan secara konstinten dan berorientasi kepada keadilan.

Detecting Corruption

Buku ini menyajikan model untuk mendeteksi korupsi (HU-MODEL) sehingga dapat digunakan oleh siapapun termasuk auditor dalam pelaksanaan tugas-tugas auditnya. Agar dapat mencegah dan melawan korupsi, perlu mengimplementasikan model deteksi korupsi. Buku ini bermanfaat bukan hanya untuk kalangan praktisi, namun juga bagi akademisi serta masyarakat luas yang menginginkan negara kita bersih dan ter…

Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dibandingkan buku-buku lain tentang tidak pidana korupsi, buku ini menggunakan metode yang unik, yaitu metode penfsiran undang-undang. dengan lengkap dan cermat, penulis menafsirkan pasal demi pasal undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku (Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan undang-undang no.20 Tahun 2001).

Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Adapun pembahsan dari buku ini mencakup, kajian teoritis asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks negara hukum, tinjauan umum atas konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti koruspsi.

Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi: Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-p…

Buku ini menyajikan materi yuridis kapita selekta beberapa tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi, dalam satu subjek. Jadi berisi uraian pengantar, ketentuan-ketentuan dan pertanyaan untuk diskusi. Buku ini dalam satu subyek merupakan teaching material yang diajarkan di Program Magister Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada saat yang sama pengajaran subjek “Tindak P…

Culture of Abuse of Power In Indonesia From The Perspective Of Criminology An…

This book is written by an academic who concerns about the abuse of power by public officials in exercising their power and authority. This book is a compilation or anthology of articles of abuse of power in Indonesia that have been published in international journals indexed by Scopus, Copernicus, and direct open access. Despite its weaknesses and strengths, the substance of this book has gain…

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Buku ini membahas terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendekatan hukum pidana adat yang akan dipertegas dengan salah satu Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hukum pidana ad…

Kiat-kiat terhindar dari korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah

Banyak pejabat yang tersandung kasusu tindak pidana korupsi hanya karena samg pejabat ini tidak memahami atau enggan untuk mengetahui lebih dalam seluk-beluk sistem kebijakan publik dalam pengelolaan anggaran dan keuangan. Padahal ketidaktahuan dan keengganan untuk mengetahui sistem aturan perundang-undangan ini menjadi pintu bagi terjeratnya mereka dalam kasus korupsi. Buku ini ditulis oleh pr…

Tata cara penanganan aset hasil tindak pidana : berdasarkan perma no. 1 tahun…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-90916-4-4

Deskripsi Fisik

15x22,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SYA t

Tindak Pidana Korupsi : pemberantasan dan pencegahan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-8061-35-7

Deskripsi Fisik

xii, 204 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 MAR t

Konsep kerugian keuangan negara

Keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan negara yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa. Dalam praktik peradilan, kerugian keuangan negara dipahami dengan arti berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanp…

Argumen pembalikan beban pembuktian: sebagai metode prioritas dalam pemberant…

Pembahasan substansial buku argumen pembalikan beban pembuktian, sebagai metode prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ini memberikan solusi terhadap upaya dengan menempatkan hukum pidana sebagai primum remedium bagi pengembalian kerugian keuangan negara.

Delik-delik khusus: Kejahatan jabatan & kejahatan jabatan tertentu sebagai ti…

Buku ini membahas kejahatan jabatan sebagai tindak pidana korupsi sampai ke unsur-unsurnya yang meliputi: pengertian tindak pidana jabatan, kejahatan-kejahatan jabatan, kejahatan-kejahatan jabatan menurut KUHP yang membuat pelakunya dapat dipidana karena bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan beberapa ketentuan pidana dalam KUHP yang diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang No…

Kiat-kiat terhindar dari korupsi pada hibah dan bansos

Berdasarkan pengalaman dan informasi yang sering muncul di surat kabar dan media televisi bahwa banyak sekali pejabat-pejabat pemerintah “tersandung” kasus korupsi, dimana mereka tidak tahu peraturan perundang-undangan. Buku ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama menjelaskan kiat-kiat terhindar dari korupsi pada pelaksanaan hibah APBD bagi pejabat terkait. Bagian kedua menjelaskan ki…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapa…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Mei 2015 dalam Lembaran Negara No. 107, Tambahan Lembaran Negara No. 5661, merupakan undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang. Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini dipimpin kurang dari 3 (tiga) orang Komisioner. Sedangkan Undan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tinda…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074 merupakan Undang-Undang yang dibentuk untuk mencabut ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan di siding pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pida…

Tindak pidana korupsi dipandang dalam berbagai aspek

Buku ini memberikan gambaran tentang menegakkan hukum tanpa melanggar hukum dipandang dalam berbagai aspek. Tulisan dalam buku ini berisi analisa terhadap beberapa aspek materiil dan formil dari UU Pemberantasan tindak pidana korupsi.