Buku ini berupa kumpulan tulisan yang membahas antara lain hakikat pembukuan perjanjian kawin dan pengesahan perjanjian perkawinan, persekutuan perdata, Cessie subordinasi, novasi, dan beberapa permasalahannya, menuju keterangan hak waris yang uniform, akibat terlambat pengajuan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan atas penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas.
Secara sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh hidup yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hidup manusia. Peraturan dan petunjuk hidup itu memberikan arahan perbuatan mana yang harus dihindari. Tatanan di dalam masyarakat, ada yang bersifat mengatur dan ada yang bersifat memaksa. Hal ini menjamin tata tertib dalam masyarakat yang disebut peraturan hukum atau tatanan hukum.
Hubungan antara hukum dan moralitas merupakan isu yang tidak pernah kehilangan daya tarik dalam perdebatan filsafat hukum. Para filsafat, ahli hukum, pengacara, jaksa, hakim, dan masyarakat awam sadar bahwa hukum dan moralitas. Sejauh mana hukum dan moralitas berhubungan?
Buku ini merupakan kajian tentang ketentuan perundang-undangan hukum asuransi yaitu KUH perdata, KUH Dagang, dan UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Buku ini tidak hanya mengandung kritik tentang ketentuan perundang-undangan yang ada, tetapi juga memberikan saran dan solusi dalam pembaruan hukum asuransi Indonesia, sehingga menjadi efektif dalam pembangunan daya saing industry asur…
Buku ini secara detail menjelaskan mulai dari sejarah berdirinya lembaga menjelaskan mulai dari undang-undang yang mengatur hingga bagaimana teknis beracara di lembaga tersebut. Buku ini sangat penting dipelajari dan diperdalam terutama oleh mahasiswa, aktivis parpol, dan umum. Penyelesaian kasus pemilu dan Pilkada, misalnya yang mendapat perhatian paling luas dari masyarakat terbukti banyak me…
Buku ini mengulas secara mendasar dan komprehensif tentang konsep, landasan dasar, dan dinamika politik hukum lingkungan, serta refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah. Ulasan yang sangat menarik antara lain tentang konsep ekokrasi dan green constitution sebagai landasan dasar politik hukum lingkungan.
Dalam setiap profesi selalu di hubungkan dengan etika dan hukumnya, di dalam buku ini yang berjudul etika dan hukum kesehatan membahas tentang bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan pun terdapat etika dan hukum. Bagi yang melanggar etika akan dikenakan sanksi moral dan bagi yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi hukum
Curhat didunia maya membawa Prita Mylyasari mendekam dalam penjara. Semula Prita hanya ingin menyampaikan keluhannya mengenai layanan kesehatan yang didialaminya di sebuah rumah sakit swasta. Layanan kesehatan itu sangat mengecewakannya sehingga ia membuat e-mail kepada teman-teman dekatnya. Rumah sakit yang dimaksud merasa difitnah oleh Prita dan telah dicemarkan nama baiknya. Rumah sakit ters…
Buku ini adalah proses penyesuaian undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terjadi berubahan cara pandang terhadap pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia hingga saat ini.
Buku ini berbicara mengenai hukum lingkungan internasional terkait pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Buku ini dibuka dengan pembahasan sejarah, perkembangan dan sumber hukum lingkungan internasional. Selanjutnya dibahas perlindungan lingkungan laut dan pengendalian pemcemaran hujan asam (acid rain). Lalu dibahas terkait pengaturan pencegahan penipisan lapisan ozon dan pencegahan s…
Bagaimana Anda tahu jika sebuah informasi adalah hoax? Apa yang harus Anda lakukan jika ada yang menghina Anda di media sosial? Dan hati-hati berbicara, karena salah-salah, Anda akan diadukan atas pasal ujaran kebencian! Buku ini memberikan pemahaman utuh mengenai masalah hoax, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Acapkali kita menganggap remeh masalah-masalah tersebut, terutama di ranah …
Kondisi yang diharapkan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ke depan ialah terwujudnya administrasi hukum yang tertib, taat asas, profesional dan akuntabel dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang menjadi sasaran strategis yang akan dicapai. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut sangat diperlukan intervensi melalui upaya pembenahan ketata…